REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO - Sejumlah demonstrasi digelar di seluruh Mesir dalam delapan hari terakhir menyusul seruan para aktivis dan anggota kubu oposisi yang menuntut pengunduran diri Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi.
Mereka yang menyerukan aksi protes termasuk pengusaha Mesir yang diasingkan, yaitu Mohamed Ali, yang kini tinggal di Spanyol.
Yayasan Arab untuk Dukungan Masyarakat Sipil (AFSS), sebuah organisasi kemanusiaan yang memantau aksi tersebut, menyatakan dalam sebuah laporan bahwa mereka mencatat 164 protes digelar di 14 dari 27 provinsi antara tanggal 20-27 September di mana ratusan warga, termasuk anak-anak, ditangkap oleh aparat.
"Pasukan keamanan telah menangkap ratusan demonstran, termasuk 68 anak-anak yang kemudian dibebaskan, sementara sedikitnya 150 demonstran diselidiki oleh Penuntut Keamanan Negara atas tuduhan terorisme pada 21 September," kata laporan itu.
Laporan itu menambahkan para pengunjuk rasa telah dituduh melakukan tindak pidana termasuk "bergabung dengan kelompok teroris, menyiarkan dan menyebarkan rumor, berita dan pernyataan palsu, dan penyalahgunaan sarana komunikasi, dan pendanaan serta menghasut orang-orang untuk melakukan protes."
Hingga berita ini ditulis pemerintah Mesir belum mengomentari penangkapan tersebut.
Di sisi lain, media lokal melaporkan penangkapan beberapa pengunjuk rasa yang dituduh "memiliki alat pembakar" dengan maksud untuk "menyebabkan kerusuhan atau memblokir jalanan."
Dalam laporannya, AFSS mengaitkan alasan pecahnya protes di Mesir dengan “tidak adanya partisipasi dalam pengambilan keputusan, berlanjutnya nasionalisasi partai, serikat pekerja, dan masyarakat sipil, kebebasan politik yang terbatas, dominasi badan-badan negara atas parlemen, dan pemenjaraan berkelanjutan ribuan tahanan hati nurani, dan standar hidup yang memburuk."
AFSS mendesak otoritas Mesir untuk "menghormati hak untuk melakukan protes damai, membebaskan semua yang ditangkap dalam demonstrasi, dan menghentikan penggunaan kekerasan yang berlebihan terhadap oposisi dan demonstran.”
Otoritas Mesir mengklaim bahwa hak untuk berdemonstrasi dijamin untuk semua orang, namun para demonstran harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari otoritas keamanan.
Namun, para pengunjuk rasa berpendapat bahwa persyaratan tersebut "tidak masuk akal" karena otoritas keamanan dapat menolak permintaan atau menangkap mereka.
Sejak 20 September lalu, demonstrasi pecah di banyak provinsi, kota, dan desa Mesir yang menyerukan kepergian al-Sisi, memperbaiki kondisi kehidupan, dan kebebasan politik.
Ada laporan yang saling bertentangan tentang besar dan penyebaran demonstrasi dengan media pro-pemerintah yang menggambarkan mereka "sangat terbatas" sementara media oposisi menyebut mereka menyebar secara luas dan "memecahkan penghalang ketakutan".
Pasukan keamanan Mesir melancarkan kampanye penangkapan acak di jalan-jalan, termasuk menggeledah ponsel pejalan kaki untuk mencari foto-foto para pemerotes.
Al-Sisi berkuasa di Mesir sejak Juli 2013 setelah menggulingkan presiden pertama negara yang terpilih secara demokratis, Mohammad Morsi, dalam kudeta militer.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
