REPUBLIKA.CO.ID, KHARTOUM -- Perkembangan politik di Sudan terus bergerak di jalur yang positif. Kepala bidang politik PBB Rosemary DiCarlo dan kepala Penjaga Perdamaian PBB Jean-Pierre Lacroix memberitahu Dewan Keamanan PBB misi PBB untuk membantu pemerintahan transisi terus mengalami kemajuaan.
"Seperti yang telah Sekretaris Jenderal soroti dalam laporannya, transisi politik Sudan terus berjalan ke arah yang benar," kata DiCarlo melalui saluran video, seperti dilansir Modern Diplomacy, Selasa (29/9).
Hal ini disampaikan saat para duta besar menggelar pertemuan di Economic and Social Council (ECOSOC) Chamber di markas PBB, New York. Setelah menjalani perundingan selama lebih dari satu tahun akhirnya pemerintah Sudan berhasil membuat kesepakatan damai dengan dua milisi bersenjata Sudan Revolutionary Front (SRF) dan Sudan Liberation Movement/Minni Minnawi (SLM/MM).
Salah satu isi kesepakatan yang diraih bulan lalu adalah membawa Omar al-Bashir ke Mahkamah Internasional (ICC). Agustus lalu Perdana Menteri Sudan Abdalla Hamdok mengatakan pemerintahnya akan bekerja sama dengan ICC untuk mengadili mantan diktator Omar al-Bashir yang digulingkan tahun lalu.
Saat ini Bashir masih menjalani persidangan di Khartoum atas kudeta yang membawanya ke kursi kekuasaan pada tahun 1989. ICC menuduhnya atas kejahatan perang, genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam konflik di Darfur.
Konflik yang terjadi di wilayah sebelah barat Sudan itu diperkirakan menewaskan 300 ribu orang. Pemerintah Khartoum telah meraih kesepakatan dengan kelompok pemberontak pada bulan Februari lalu. Lima tersangka ICC harus dibawa ke pengadilan. Tapi untuk pertama kalinya Hamdok mengungkapkan posisi Sudan mengenai hal ini.
"Saya tegaskan lagi pemerintah sepenuhnya siap bekerja sama dengan ICC untuk memfasilitasi akses ke mereka yang dituduh atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan," kata Hamdok dalam pidato yang disiarkan televisi seperti dilansir dari Middle East Eye.
Masyarakat sipil dan militer sepakat Sudan dikelola oleh pemerintah transisi yang dipimpin Hamdok. DiCarlo mengungkapkan pemerintah transisi telah menunjuk 18 gubernur sementara dua diantara perempuan.
"Saat kami berhasil meraih progres dalam proses perdamaian, kami juga memikirkan pekerjaan berat di masa depan, berbagai kesepakatan dan perjanjian perdamaian mengenai isu-isu kawasan harus disatukan ke satu kerangka kerja yang koheren," kata DiCarlo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
