Thursday, 10 Ramadhan 1442 / 22 April 2021

Thursday, 10 Ramadhan 1442 / 22 April 2021

Ekonom: Belanja Pemerintah Pusat Prioritas untuk Sosial

Selasa 29 Sep 2020 02:06 WIB

Red: Nidia Zuraya

Warga penerima menunjukkan uang Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kantor POS Cikoneng, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Rabu (23/9/2020). ilustrasi

Warga penerima menunjukkan uang Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kantor POS Cikoneng, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Rabu (23/9/2020). ilustrasi

Foto: ANTARA/Adeng Bustomi
Pertumbuhan belanja bantuan sosial tahun ini paling tinggi hampir 77 persen.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai realisasi belanja Pemerintah Pusat hingga 31 Agustus 2020 prioritasnya untuk belanja sosial mencapai Rp.139,1 triliun atau 81,5 persen dari pagu anggaran Rp 170,7 triliun sesuai Perpres 72/2020.

“Produktivitas itu harus benar-benar ditingkatkan karena bisa mendongkrak ekonomi atau bisa membatasi penurunan ekonomi yang bisa mengungkit daya beli dan optimisme pelaku usaha,” katanya dihubungi di Jakarta, Senin (28/9).

Pertumbuhan belanja bantuan sosial itu juga paling tinggi hampir 77 persen dibandingkan tahun lalu dan tumbuh positif dibandingkan komponen belanja di kementerian/lembaga lain seperti belanja pegawai, barang dan modal yang mengalami kontraksi.

Belanja bansos itu, kata dia, diharapkan menolong 40 persen masyarakat ekonomi bawah dan menengah. Namun, lanjut dia, 20 persen masyarakat dengan ekonomi kelas atas juga tidak bisa dianggap sepele karena mereka kontribusi mendorong konsumsi mencapai 40 persen.

Untuk itu, ia mendorong belanja prioritas lainnya yakni belanja kesehatan yang memberikan jaminan kepada masyarakat dengan ekonomi kelas atas itu untuk mendorong konsumsi.

Ia berharap alokasi anggaran Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) digenjot karena dari pagu anggaran Rp 695,2 triliun, baru terealisasi hingga 16 September 2020 mencapai 36,6 persen atau sekitar Rp 254 triliun.

Khusus anggaran kesehatan dalam PC-PEN itu, baru terealisasi Rp 18,45 triliun atau sekitar 21,1 persen dari pagu anggaran Rp 87,55 triliun. Sementara itu, untuk alokasi perlindungan sosial, dari Rp 203,9 triliun sudah terealisasi Rp 134,45 triliun atau 60,6 persen.

Pemerintah juga berencana akan menambah alokasi pagu anggaran ini hingga Rp 242 triliun hingga akhir tahun 2020 dengan melakukan realokasi program yang penyerapannya dinilai kurang lambat.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan menyebutkan peningkatan realisasi belanja bantuan sosial itu dipengaruhi kebijakan penyaluran bansos kepada masyarakat dampak Covid-19 melalui program keluarga harapan (PKH).

Selain itu, program kartu sembako, paket sembako Jabodetabek, bansos tunai di luar Jabodetabek, bantuan sosial tunai bagi penerima kartu sembako non PKH.

Selanjutnya, peningkatan realisasi bansos juga ditopang oleh bantuan premi iuran bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional yang tumbuh 36,8 persen di Kementerian Kesehatan dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah mencapai 68,6 persen.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA