REPUBLIKA.CO.ID, LISBON -- Ribuan buruh atau pekerja menggelar unjuk rasa di seluruh kota di Portugal. Mereka menuntut kenaikan upah dan mendesak pemerintah melindungi lapangan kerja yang terancam pandemi virus corona.
Unjuk rasa damai itu diinisiasi organisasi payung buruh terbesar di Portugal, CGTP. Selama menyuarakan aspirasinya, para buruh mengenakan masker dan tetap menjaga jaga jarak satu sama lain sesuai dengan saran pemerintah.
"Hak-hak buruh semakin banyak dicuri, ketakutan pada pandemi tidak dapat merebut hak kami," kata Anabela Vogado dari serikat buruh CEPS, Sabtu (26/9) kemarin.
Para buruh meminta kenaikan upah minimum nasional dari 635 euro menjadi 850 euro. Upah minimum Portugal paling rendah dibandingkan negara Eropa barat lainnya.
Berdasarkan data terbaru angka pengangguran Portugal pada bulan Agustus lalu sudah di atas 400 ribu, naik lebih dari sepertiga di periode yang sama tahun lalu. Angka pengangguran di wilayah Algarve yang mengandalkan pariwisata pada Agustus lalu naik 17 persen dibandingkan tahun lalu.
"Mengapa ada begitu banyak uang untuk mendukung (perusahaan) dengan investasi dan moratorium dan tidak ada keberanian politik untuk menghentikan gelombang pemecatan," kata salah satu buruh Luis Batista.
Pemerintah Perdana Menteri Antonio Costa telah mengajukan sejumlah langkah untuk membantu bisnis di tengah pandemi virus corona, termasuk memberikan pinjaman dan menunda tagihan pajak. Pemerintah juga memberlakukan skema cuti yang mengizinkan pemerintah untuk menangguhkan sejumlah pekerjaan atau mengurangi jam kerja. Kebijakan bertujuan agar perusahaan tidak memecat pekerja. Tapi para buruh menilai langkah tersebut tidak cukup.
"Pemerintah kami lebih banyak membantu perusahaan dan melupakan pekerja," kata buruh pabrik gelas Pedro Milheiro yang bergabung dalam unjuk rasa untuk menyampaikan rasa frustasinya pada pemerintah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
