REPUBLIKA.CO.ID, KHARTOUM -- Perdana Menteri Sudan Abdalla Hamdok tidak ingin keluarnya Sudan dari daftar negara sponsor terorisme yang disusun Amerika Serikat (AS) dikaitkan dengan normalisasi hubungan dengan Israel. Masuknya Sudan dalam daftar tersebut membuat negara sulit mendapatkan bantuan asing.
Pada pekan ini, salah satu sumber mengatakan pemerintah AS menggelar pertemuan dengan perwakilan pemerintah Sudan. Mereka ingin Khartoum mengikuti langkah Uni Emirat Arab dan Bahrain untuk mengumumkan normalisasi hubungan dengan Israel.
AS memasukkan Sudan sebagai negara yang mendukung terorisme saat negara Afrika itu masih dikuasai oleh Presiden Omar al-Bashir yang digulingkan tahun lalu. Keberadaan Sudan didaftar tersebut menyulitkan pemerintah transisi mendapatkan utang dan bantuan keuangan dari asing.
Hamdok mengatakan Sudan sudah memberitahu Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo yang berkunjung ke negara itu bulan lalu. Mereka harus memisahkan antara dikeluarkannya Sudan dari daftar sponsor terorisme dengan hubungan Khartoum dengan Tel Aviv.
"Topik ini (hubungan dengan Israel) membutuhkan diskusi yang mendalam dengan masyarakat," kata Hamdok dalam rapat reformasi ekonomi di Khartoum, Sabtu (26/9).
Lonjakan inflansi dan jatuhnya mata uang Sudan menjadi tantangan terbesar pemerintah Hamdok. Pemerintah militer yang berkuasa di negara itu sejak Bashir digulingkan.
Sejak 1993, AS memasukkan Sudan sebagai negara sponsor teror. Sebab, Washington yakin rezim Bashir mendukung kelompok-kelompok milisi bersenjata.
Namun, banyak masyarakat Sudan menilai negara mereka sudah tidak lagi pantas masuk daftar tersebut. Karena Bashir sudah digulingkan dan Khartoum memiliki sejarah panjang kerja sama melawan terorisme dengan AS.
Pekan lalu, Sudan dan AS membahas bagaimana Khartoum dapat meningkatkan progresivitas Perjanjian Perdamaian Arab-Israel. Dalam pernyataan pemerintah Sudan, pertemuan perwakilan Sudan dan AS itu dilakukan di Uni Emirat Arab (UEA).
Dewan kedaulatan Sudan mengatakan mereka membahas bagaimana kedua belah pihak dapat membangun stabilitas di kawasan dan mengamankan solusi dua negara dalam isu Israel-Palestina. Perwakilan dari Sudan dipimpin oleh kepala dewan Jenderal Abdel-Fattah al-Burhan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
