Saturday, 2 Zulqaidah 1442 / 12 June 2021

Saturday, 2 Zulqaidah 1442 / 12 June 2021

PM Pakistan: India Adalah Sponsor Islamofobia

Sabtu 26 Sep 2020 12:11 WIB

Rep: Rizky Jaramaya/ Red: Christiyaningsih

Tentara paramiliter India berjaga saat Muslim Kashmir menunaikan shalat Jumat di jalan di luar masjid setempat saat jam malam di Srinagar, India, Jumat (16/8).

Tentara paramiliter India berjaga saat Muslim Kashmir menunaikan shalat Jumat di jalan di luar masjid setempat saat jam malam di Srinagar, India, Jumat (16/8).

Foto: AP Photo/Mukhtar Khan
PM Pakistan kecam cara India mengendalikan Kashmir yang mayoritas dihuni umat Muslim

REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI -- Perdana Menteri Pakistan Imran Khan menyebut pemerintahan nasionalis Hindu India berada di balik gerakan Islamofobia. Dalam pidatonya di hadapan Majelis Umum PBB pada Jumat (25/9), Khan mengecam langkah India yang memperkuat kendali atas wilayah Kashmir yang dihuni oleh mayoritas umat Muslim.

“Satu-satunya negara di dunia saat ini, di mana dengan sedih saya katakan, negara yang mensponsori Islamofobia adalah India. Alasan di balik ini adalah ideologi RSS yang sayangnya menguasai India saat ini," kata Khan dilansir Aljazirah, Sabtu (26/9).

Khan mengatakan Islamofobia berlaku di India hari ini dan mengancam hampir 200 juta Muslim yang tinggal di negara tersebut. Menurut Khan, India hanya mengedepankan kepentingan umat Hindu saja.

"Mereka percaya bahwa India eksklusif untuk umat Hindu saja dan yang lainnya bukan warga negara yang setara," ujarnya.

Khan kerap mengkritik keputusan pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi terutama yang terkait dengan Kashmir. Khan mendesak Modi untuk mencabut status kenegaraan Jammu dan Kashmir, membatalkan konstitusi terpisah, dan menghapus perlindungan warisan atas tanah dan pekerjaan.

Wilayah Kashmir terbagi antara India dan Pakistan. Kedua negara itu saling mengklaim wilayah Kashmir dan telah berperang sebanyak dua kali untuk memperebutkannya.

Pemerintah India telah mencabut Undang-Undang 370 yang memberikan status daerah khusus terhadap Kashmir dan Jammu pada 5 Agustus 2019. Berbekal aturan itu, selama ini negara bagian Kashmir diperbolehkan membuat aturan hukum secara mandiri. Sejak undang-undang itu dicabut, pemerintah India mengerahkan pasukan keamanan di wilayah Kashmir.

“Tidak akan ada perdamaian dan stabilitas yang tahan lama di Asia Selatan sampai sengketa Jammu dan Kashmir diselesaikan berdasarkan legitimasi internasional,” kata Khan.

Penduduk Kashmir yang sangat termiliterisasi di bawah pemerintahan India mengatakan pasukan keamanan telah menangkap ribuan pemuda, menggerebek rumah, serta melakukan pemukulan dan sengatan listrik. Selain itu, pasukan keamanan juga mengancam akan mengambil dan menikahi kerabat perempuan mereka.

Ribuan pengunjuk rasa telah mengalami kekerasan selama setahun terakhir di Kashmir. Mereka mengalami luka-luka akibat serangan senjata api. Selain mengetatkan keamanan, pemerintah India juga memutus jaringan komunikasi dan internet selama tujuh bulan. Beberapa waktu lalu, jaringan internet telah dipulihkan namun penggunaannya masih dibatasi.

"Komunitas internasional harus menyelidiki pelanggaran berat ini dan menuntut personel sipil dan militer India yang terlibat dalam terorisme negara dan kejahatan serius terhadap kemanusiaan," ujar Khan.

Selain mengecam India, dia juga mengutuk serangan maupun provokasi yang menargetkan umat Muslim dunia. Salah satunya adalah majalah satir Charlie Hebdo yang mencetak ulang karikatur Nabi Muhammad beberapa waktu lalu. Sebelumnya majalah itu pernah menerbitkan karikatur serupa pada 2015.

Baca Juga

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA