Sabtu 26 Sep 2020 06:45 WIB

Fatah dan Hamas Sepakat Gelar Pemilu Palestina

Pemilihan umum akan digelar dalam enam bulan ke depan.

Rep: Umar Mukhtar/ Red: Teguh Firmansyah
Infografis Fatah - Hamas Bersatu Lawan Aneksasi
Foto: Republika
Infografis Fatah - Hamas Bersatu Lawan Aneksasi

REPUBLIKA.CO.ID, AMMAN -- Dua partai politik utama Palestina, Fatah dan Hamas, telah sepakat untuk mengadakan pemilihan umum dalam enam bulan ke depan. Pernyataan yang dikeluarkan setelah pertemuan mereka di Kedutaan Besar Palestina di Istanbul menyampaikan, bahwa kedua delegasi telah mencapai satu visi.

"Kami setuju bahwa visi tersebut telah matang dan kami berencana untuk bergerak maju dengan dialog nasional dengan partisipasi semua faksi di bawah naungan Presiden (Mahmoud) Abbas yang akan berlangsung sebelum tanggal 1 Oktober," kata pernyataan itu dilansir di Arab News, Jumat (25/9).

Sekretaris Jenderal Komite Sentral Fatah, Jibril Rajoub, mengatakan kepada Palestine TV bahwa pemimpin semua faksi akan segera bertemu di Ramallah. Pertemuan itu akan diikuti dengan dikeluarkannya keputusan presiden yang mengumumkan pemilihan umum.

Kantor berita resmi Palestina yang mengutip Rajoub menyebutkan, pemilihan umum akan berlangsung dalam tiga tahap dalam enam bulan. Pemilihan legislatif akan digelar kemudian diikuti dengan pemilihan presiden dan kemudian pemilihan Dewan Nasional Palestina jika memungkinkan.

Juru bicara Hamas di Gaza, Fawzi Barhoum, mengatakan pertemuan di Istanbul mengonfirmasi dasar dari inisiatif baru yang bertujuan untuk membentuk arah kebijakan berdasarkan persatuan dan pembagian kekuasaan.

Anggota Dewan Nasional Palestina Najeeb Qadoumi mengatakan pertemuan tersebut mencerminkan perasaan di antara orang-orang Palestina bahwa perjuangan Palestina sedang dilikuidasi berdasarkan visi Amerika-Israel. "Hanya melalui persatuan dan legitimasi pemilihan, kita dapat berdiri untuk konspirasi melawan perjuangan Palestina," kata Qadoumi.

Aktivis yang berbasis di Gaza, Wael Alloush mengungkapkan, pemilu terakhir kali diadakan pada 2006. Ini akan menjadi kegiatan yang penting tetapi baru bagi banyak orang Palestina.

Hazem Kawasmi, anggota dewan Al-Marsad, Arab World Democracy and Electoral Monitor, telah menyarankan kepada Presiden Mahmoud Abbas bahwa pemilihan harus didasarkan pada dua daerah pemilihan yaitu nasional dan Yerusalem. "Idenya adalah bahwa ini akan menjadi kegiatan satu kali yang akan menyoroti masalah Yerusalem," jelasnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement