Friday, 25 Ramadhan 1442 / 07 May 2021

Friday, 25 Ramadhan 1442 / 07 May 2021

Tajuk: Pilkada Lanjut, Bersiaplah Hadapi yang Terburuk

Jumat 25 Sep 2020 10:03 WIB

Red: Karta Raharja Ucu

Petugas medis membawa jenazah pasien COVID-19 saat proses pemakaman di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Alue Tampak, Kecamatan Kaway XVI, Aceh Barat, Aceh, Ahad (6/9/2020). Data gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten setempat menyatakan hingga saat ini kasus positif COVID-19 mencapai 34 orang, 23 orang diantaranya masih dalam perawatan, delapan orang sembuh dan tiga orang meninggal dunia.

Petugas medis membawa jenazah pasien COVID-19 saat proses pemakaman di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Alue Tampak, Kecamatan Kaway XVI, Aceh Barat, Aceh, Ahad (6/9/2020). Data gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten setempat menyatakan hingga saat ini kasus positif COVID-19 mencapai 34 orang, 23 orang diantaranya masih dalam perawatan, delapan orang sembuh dan tiga orang meninggal dunia.

Foto: Antara/Syifa Yulinnas
Mengapa pemerintah seolah menutup telinga? Apakah kurang jelas situasi pagebluk?

REPUBLIKA.CO.ID, Desakan penundaan pemilihan kepala daerah terus menguat. Setelah Ahad kemarin, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menyatakan sikapnya, mengimbau pemerintah menunda pilkada. Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga mengimbau hal serupa, menunda pilkada akhir tahun ini sampai kondisi lebih memungkinkan. Sudah dua ormas Islam terbesar di negara ini bersikap tegas.

Mengapa pemerintah seolah menutup telinga? Apakah kurang jelas situasi pagebluk virus Covid-19 ini di mata pemerintah? Kondisi penyebaran virus belum juga bisa diatasi.

Beberapa hari lalu Indonesia mencetak rekor harian kasus tertinggi, lebih dari 4.100 kasus per hari. Kasus harian Covid dari berbagai daerah terus meningkat. Secara nasional, tidak ada tanda-tanda penurunan tren kasus harian.

Dengan laju kasus harian yang amat cepat, sebenarnya cukup bisa diprediksi, apa yang akan terjadi pada Desember nanti saat pilkada. September, angka kasus harian mencapai 4.000 kasus secara rerata.

photo
Sejumlah tenaga kesehatan memasukkan peti berisi jenazah almarhum dokter Jhon Andi Zainal yang meninggal akibat COVID-19, di halaman RSUD Arifin Achmad, Kota Pekanbaru, Riau, Kamis (24/9/2020). Sudah tiga tenaga kesehatan di Riau yang terdiri dari dua dokter dan seorang perawat, wafat karena terpapar COVID-19 saat menjalankan tugas. - (Antara/FB Anggoro)
Dengan kondisi tetap, tanpa ada perubahan strategi pencegahan pagebluk, kita bisa asumsikan, angka kasus harian mencapai 5.000 kasus per Oktober. Desember, kemungkinan besar sudah mencapai 7.000 kasus per hari.

Tentu saja prediksi kasar ini kita harap tidak terjadi. Kita berharap, pemerintah menemukan strategi yang lebih sangkil (efisien) dan mangkus (efektif) untuk melawan Covid-19 sehingga bisa menahan penyebaran. Tapi, bagaimana bila tidak? Bersiaplah untuk menghadapi yang terburuk, berharaplah yang terbaik pada masa mendatang.

Pemerintah, kita yakin, sudah memiliki angka prediksi kasus harian ini sampai Desember. Mengingat bagaimana ngototnya seluruh lini menteri untuk menyelenggarakan pilkada akhir tahun. Seolah menunda pilkada akan berdampak amat buruk secara politik, sosial, dan kesehatan publik. Benarkah demikian? Kita harus mengkritisi betul posisi pemerintah ini.

Apalagi, argumen yang terus disampaikan para menteri sebe narnya argumen berbasis administratif. Yang dengan sendiri nya, kalau kita melihat situasi kedaruratan pagebluk saat ini, amat bisa didebat kepentingannya. Sehingga yang tersisa dari argumen itu adalah kepentingan politik kelompok belaka.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA