REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung banyaknya tenaga pendamping dan penyuluh desa yang belum terintegrasi dengan baik. Ratusan ribu tenaga pendamping ini pun tak hanya berasal dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) saja, tapi juga berasal dari berbagai kementerian lainnya.
Akibatnya, banyak dana kementerian yang mengalir ke desa tanpa adanya koordinasi terkait sasaran penerimanya. "Berbagai dana berasal dar kementerian jumlahnya sangat banyak, yang semua sebetulnya bermuara ke desa. Sehingga beliau mengimbau supaya tidak berjalan sendiri-sendiri tetapi terintegrasi satu sama lain," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dalam keterangan pers di kantor presiden, Kamis (24/9).
Pemerintah mencatat, ada 306.267 orang tenaga pendamping dan penyuluh desa saat ini berasal dari sedikitnya 12 kementerian dan lembaga. Dari jumlah tersebut, hanya 36.384 orang tenaga pendamping secara khusus berasal dari Kementerian PDTT.
Jumlah tenaga pendamping yang disediakan PDTT ini sangat minim bila dibandingkan dengan jumlah desa di Indonesia sebanyak 74.953 desa. "Dengan asumsi 1 desa 1 pendamping jumlahnya masih kurang. Tetapi seandainya tenaga-tenaga pendamping yang jumlahnya 306 ribu itu disinergikan maka sebetulnya kekurangan seperti ini ini bisa ditutupi dan bahkan bisa saling menutupi," kata Muhadjir.
Presiden Jokowi, ujar Muhadjir, berharap seluruh kementerian yang memiliki program pembangunan di desa dan mengalokasikan anggaran untuk desa bisa saling berkoordinasi dan saling sinergi. Dengan begitu, maka pembangunan desa bisa dilakukan lebih optimal dan percepatan peningkatan ekonomi desa bisa berjalan.
Menteri PDTT Abdul Halim Iskandar menambahkan, penggunaan dana desa pada tahun anggaran 2020 ini fokus pada tiga pos belanja: desa aman Covid-19, program padat karya tunai desa (PKTD), dan BLT dana desa. Total dana desa yang sudah terserap adalah Rp 27,345 triliun. Sisa anggaran dana desa yang akan dikebut penyalurannya sampai akhir 2020 sebesar Rp 43 triliun, terdiri dari Rp 13,06 triliun untuk BLT desa dan sisanya untuk program lain.
"Sisa dana Rp 30,793 triliun hari ini posisinya, digunakan untuk padat karya tunai desa dengan syarat: upah kerja harus di atas 50 persen, diprioritaskan untuk PKTD yang tidak membutuhkan bahan yang tinggi. Supaya penyerapan tenaga kerja banyak, dana yang beredar di masyarakat juga banyak sehingga naikkan daya beli warga," ujar Abdul.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
