Thursday, 1 Syawwal 1442 / 13 May 2021

Thursday, 1 Syawwal 1442 / 13 May 2021

Fadli Zon Usul Provinsi Sumbar Ganti Nama Jadi Minangkabau

Kamis 24 Sep 2020 15:37 WIB

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Esthi Maharani

Pengunjung melihat makam Tan Malaka di kawasan Museum Tan Malaka, di Nagari Pandam Gadang, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten Limapuluhkota, Sumatera Barat, Sabtu (19/9/2020). Museum yang merupakan rumah pahlawan nasional, Ibrahim Datuk Tan Malaka itu dilengkapi dengan monumen dan makam Tan Malaka beserta kedua orangtuanya.

Pengunjung melihat makam Tan Malaka di kawasan Museum Tan Malaka, di Nagari Pandam Gadang, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten Limapuluhkota, Sumatera Barat, Sabtu (19/9/2020). Museum yang merupakan rumah pahlawan nasional, Ibrahim Datuk Tan Malaka itu dilengkapi dengan monumen dan makam Tan Malaka beserta kedua orangtuanya.

Foto: Antara/Iggoy el Fitra
Ada empat alasan Fadli Zon usulkan Sumbar ganti nama jadi Minangkabau

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Fadli Zon mengusulkan agar Provinsi Sumatera Barat berganti nama menjadi Minangkabau. Fadli mengatakan bahwa usulan tersebut muncul setelah beberapa pekan lalu Sumatera Barat ramai menjadi topik perbincangan lantaran muncul kesan diragukannya dukungan Sumatera Barat terhadap Pancasila.

"Provinsi Sumatera Barat perlu ganti nama menjadi Provinsi Minangkabau," tulis Fadli di akun Twitternya @fadlizon, Rabu (23/9).

Fadli mengungkapkan, bahwa usulan Provinsi Sumatera Barat menjadi Minangkabau bukanlah hal baru. Ia mengatakan usulan tersebut telah ada sejak tahun 1970-an. Ia pun menganggap bahwa gagasan perubahan nama tersebut kini semakin relevan.

Fadli menyebut ada sejumlah alasan nama Minangkabau lebih pantas digunakan oleh Provinsi Sumatera Barat. Pertama, nama Minangkabau lebih mewakili identitas, kebudayaan, serta kesejarahan masyarakat yang ada di Sumatera Barat.

"Sebab, kalau kita bicara Minangkabau, maka tarikan sejarahnya merentang hingga jauh ke belakang, jauh sebelum Indonesia lahir. Sementara, kalau kita bicara 'Sumatera Barat', asosiasinya hanya terkait wilayah administratif saja," jelas Ketua Ikatan Keluarga Minangkabau (IKM) tersebut.

Alasan kedua, mantan wakil ketua DPR itu memandang  daerah Minangkabau punya posisi dan pengaruh politik istimewa terhadap sejarah pembentukan Republik Indonesia. Ia menyebut salah seorang penggagas 'Republik' pada tahun 1925 adalah seorang Minang yaitu Tan Malaka.

"Di ranah Minang pernah berdiri Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang dipimpin Mr. Sjafruddin Prawiranegara, dengan Bukittinggi sebagai ibukotanya. Sesudah para pemimpin kita ditawan, dan Yogyakarta sebagai ibukota dikuasai Belanda, Republik Indonesia tidak hilang, karena masih ada PDRI," ujarnya.

"Adanya PDRI ini pula yang memberi kita legitimasi untuk meneruskan perundingan dengan Belanda di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Tanpa PDRI belum tentu ada NKRI. Karena PDRI akhirnya Belanda mengakui kedaulatan RI pada 27 Desember 1949, setelah perundingan Konferensi Meja Bundar (KMB)," imbuhnya.

Alasan ketiga, Fadli beranggapan orang Minangkabau memiliki kiprah yang cukup besar dalam sejarah Republik Indonesia. Menurutnya secara demografis jumlah etnis Minangkabau di Indonesia hanya berkisar sekitar tiga persen dari total jumlah penduduk. Namun, peran orang Minangkabau dalam sejarah Indonesia jauh lebih besar dari itu.  

"Kalau hari ini orang teriak-teriak “NKRI Harga Mati”, jangan lupa, orang yang mengusulkan mosi integral, yaitu mempersatukan kembali wilayah NKRI yang tercerai-berai ke dalam sejumlah negara bagian, itu juga orang Minang. Namanya Mohammad Natsir," ungkapnya.

Keempat, Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) tersebut melihat orang Minangkabau punya sumbangan besar terhadap pembentukan bahasa persatuan. Menurutnya di tangan orang Minang bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang hingga menjadi dikenal seperti sekarang. Fadli juga menyebut beberapa sastrawan Minang ternama seperti Abdoel Moeis, Marah Roesli, Soetan Takdir Alisjahbana, Idroes, Chairil Anwar, Hamka, ataupun Ali Akbar Navis.

"Jadi, dengan alasan-alasan itu, saya kira sangat pantas jika orang Minang mengusulkan agar nama Provinsi Sumatera Barat diganti menjadi Provinsi Minangkabau," ucapnya.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA