REPUBLIKA.CO.ID, oleh Rr Laeny Sulistyawati Dessy Suciati Saputri Antara
Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mencatat klaster terbesar penularan virus corona SARS-CoV2 (Covid-19) di DKI Jakarta berasal dari pasien fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yaitu 24.400 kasus atau lebih dari 63 persen. Terjadi peningkatan kunjungan orang yang terinfeksi sebanyak 13 persen dibandingkan bulan lalu yang masih 50 persen.
"Berdasarkan data sebaran kasus pada masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi yaitu sejak 4 Juni hingga 12 September 2020, ternyata mayoritas klaster DKI Jakarta berasal dari pasien yang datang ke fasyankes. Pasien yang datang ke rumah sakit termasuk klinik, sukarela datang ke laboratorium untuk periksa juga masuk atau masyarakat yang secara sukarela memeriksakan diri ke klinik atau fasyankes yaitu sebanyak 24.400 kasus atau 63,4 persen," ujar Tim Pakar Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Dewi Nur Aisyah saat konferensi virtual Covid Dalam Angka: Ragam Cluster di Indonesia, Rabu (23/9).
Bahkan, ia mengakui persentase klaster pasien ke fasilitas kesehatan per 12 September 2020 meningkat dibandingkan bulan lalu yang masih 50 persen. Klaster kedua, dia melanjutkan, adalah pasien dari komunitas sebanyak lebih dari 15 ribu kasus atau sekitar 39 persen.
Dewi menambahkan, pasien yang termasuk dalam kategori ini berasal dari contact tracing pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) orang yang positif kemudian ditelusuri kontaknya dengan siapa saja, sehingga klaster keluarga masuk kategori ini. Klaster ketiga, dia menambahkan, yaitu perkantoran sebanyak 3.194 atau 8,31 persen dari total kasus yang ada di DKI Jakarta.
Dari data yang pihaknya himpun, orang yang terinfeksi dari klaster perkantoran bisa tertular ketika di jalan atau di kantor meskipun hasil skrining mengungkap penularan terjadi di kantor tersebut. Klaster lainnya, dia melanjutkan, adalah dari kegiatan keagamaan sebanyak 104 kasus atau 0,27 persen. Yang menarik, ia menyebutkan acara pernikahan juga mulai memunculkan klaster baru.
"Kegiatan pernikahan ini memunculkan penularan virus dan ada 25 orang terinfeksi," ujarnya.
Ia menambahkan, tempat lain yang juga memunculkan klaster baru adalah pengungsian enam kasus, tempat hiburan malam sebanyak lima kasus, hingga pesantren empat kasus. Kemudian, dia melanjutkan, peringkat terakhir adalah hotel yang ditemukan tiga kasus baru dan pihaknya menemukan fakta bahwa hotel bisa terjadi kontak yang menyebabkan kasus.
"Muncul tempat-tempat baru yang ternyata berpotensi untuk terjadi penularan dan kita harus lebih waspada," katanya.
Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, penerapan protokol kesehatan selama ini belum dilakukan dengan baik dan benar. Hal ini ditunjukan dengan adanya kenaikan jumlah temuan kasus dari kluster perkantoran, pabrik, maupun kasus positif dari beberapa pejabat negara.
Karena itu, ia meminta agar pemerintah melakukan evaluasi penerapan protokol kesehatan di seluruh tempat agar penularan yang lebih luas dapat ditekan. Wiku juga mendorong agar perkantoran melakukan keterbukaan informasi terkait temuan kasus Covid-19 sehingga dapat segera dilakukan pelacakan kasus.
“Keterbukaan informasi harus diapresiasi, dan kemudian dilakukan tracing dengan baik agar kita bisa deteksi dan hentikan penularan dari satu orang ke orang lain,” ujarnya, Selasa (22/9).
Ia menilai, langkah keterbukaan informasi ini telah dilakukan oleh instansi pemerintahan dengan menghentikan aktivitas sementara, baik di kantor kementerian atau pemerintah provinsi. “Untuk itu kami mohon agar swasta dan pabrik benar-benar dapat melakukan hal yang sama seperti kantor kementerian dan provinsi. Dengan melakukan testing, tracing, dan pelaporan klaster dan jangan merasa malu kalau ada yang positif,” kata Wiku.
Tingginya angka penyebaran Covid-19 dari fasilitas layanan kesehatan sejalan dengan tingginya kematian tenaga kesehatan. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mencatat sedikitnya 117 dokter meninggal dunia terkait Covid-19 hingga Senin (21/9). Tak hanya terkonfirmasi positif Covid-19, nyawa para tenaga medis ini tidak bisa diselamatkan saat masih berstatus suspek (PDP). Angka tersebut belum termasuk perawat, dokter gigi, dan pihak lain yang bekerja di rumah sakit.
Untuk meminimalisir paparan tenaga kesehatan IDI menegaskan penting pemeriksaan rutin dengan metode uji usap atau polymerase chain reaction (PCR) terhadap dokter dan tenaga medis. "Terperiksanya secara rutin dengan PCR itu akan menekan risiko yang serendah-rendahnya," katanya Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dr Daeng Mohammad Faqih saat diskusi daring yang dipantau di Jakarta, Selasa (22/9).
Tingkat penularan pada tenaga medis, terutama dokter tergolong tinggi karena bersentuhan langsung dengan pasien positif Covid-19. Karena itu, proses perlindungan terhadap tenaga medis dibutuhkan di tengah ancaman Covid-19.
IDI juga mengapresiasi dukungan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 yang ingin melakukan pemeriksaan PCR gratis bagi tenaga medis. "Meskipun hal ini baru dimulai di Jabodetabek, kami berharap ini akan dilakukan di semua daerah terutama di sembilan atau 10 daerah sasaran utama yang kasus Covid-19-nya tinggi," tuturnya.
Menanggapi semakin tingginya kasus Covid-19 di Tanah Air, bahkan menembus angka 4.000 per hari, IDI menilai ada dua hal penting dalam waktu dekat yang mesti disiapkan. Pertama, terkait penambahan pelayanan kapasitas layanan kesehatan.
Sebab, bila hal itu tidak dilakukan, IDI khawatir ada pasien yang sakit, namun tidak bisa mendapatkan ruangan perawatan. Tidak hanya berdampak pada pasien, kondisi tersebut bila tidak ditindaklanjuti juga berdampak buruk pada tenaga kesehatan.
Sebagai contoh, membeludaknya pasien di rumah sakit otomatis dokter maupun perawat akan kewalahan, sehingga mereka mudah tertular virus corona. "Ini tidak hanya berdampak pada pasien dan dokter, tapi juga tenaga kesehatan secara umum, bahkan termasuk teman-teman yang membersihkan peralatan kesehatan di ruangan itu," katanya.
Kedua, IDI akan berembuk dengan seluruh tenaga kesehatan supaya mendorong masyarakat lebih disiplin lagi dalam menerapkan protokol kesehatan. "Minimal disiplin memakai masker," ujar dia.
Dikutip dari siaran pers IDI, Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Penanganan Ekonomi Nasional (KPEN) Airlangga Hartarto dalam pertemuan dengan IDI awal pekan ini menyatakan perlindungan dan keselamatan tenaga medis dan tenaga kesehatan merupakan hal krusial untuk dijamin oleh negara. Pemerintah akan mengupayakan pemeriksaan kesehatan rutin untuk melindungi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang sedang memberikan layanan kesehatan dalam penanganan Covid 19.
Komitmen pemerintah menjamin keselamatan tenaga medis, sejalan dengan prioritas pemerintah yang bertujuan untuk menguatkan sektor kesehatan terhadap tenaga medis dan meningkatkan kesehatan masyarakat agar beriringan dengan pemulihan ekonomi.
Menko Perekonomian Hartanto Airlangga dan Tim Mitigasi IDI juga sepakat dalam menekan rantai penyebaran Covid-19, memerlukan kesadaran dan kedisiplinan tinggi dari masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan kampanye 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak) dan menggencarkan operasi yustisi agar masyarakat mematuhi protokol kesehatan. Airlangga juga menegaskan koordinasi antar lini, pemerintah pusat dan daerah juga menjadi salah satu kunci keberhasilan Indonesia agar upaya percepatan penanganan Covid-19 dapat berjalan optimal, aman, dan efektif.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
