REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah tengah menggarap proyek food estate atau lumbung pangan baru di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara. Kendati demikian, Jokowi mengatakan pelaksanaan proyek ini terhambat oleh sejumlah kendala, salah satunya masalah kepemilikan lahan di area proyek lumbung pangan baru tersebut.
Karena itu, dalam rapat terbatas lanjutan pembahasan food estate di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/9), Presiden pun meminta Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil agar segera menyelesaikan masalah ini.
“Sudah ada sejumlah progres di lapangan meskipun masih terdapat beberapa masalah yang perlu segera diselesaikan yaitu yang berkaitan dengan kepemilikan lahan di area food estate, kemudian ini menimbulkan sedikit masalah tetapi saya yakin dan saya minta Menteri ATR/BPN ini bisa segera menuntaskan,” ujar Jokowi.
Proyek lumbung pangan baru ini dikerjakan untuk mengantisipasi krisis pangan dunia akibat pandemi Covid-19 dan sebagai cadangan pangan nasional. Selain itu, proyek ini juga dilakukan untuk mengantisipasi perubahan iklim dan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor pangan.
Pemerintah pun menyiapkan dua lokasi proyek di Kalimantan Tengah yakni di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau serta satu lokasi di Sumatera Utara yakni di Kabupaten Humbang Hasundutan. Jokowi mengatakan, lokasi tersebut menjadi prioritas utama pemerintah untuk dikerjakan.
“Juga ada rencana akan kita lanjutkan setelah ini, sudah mulai pengerjaan di lapangan untuk di provinsi yang lain yaitu di Papua maupun di NTT, dan di Sumatera Selatan. Tapi ini akan kita diskusikan setelah yang dua ini (Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara) betul-betul bisa berjalan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Presiden meminta agar perumusan rencana induk pelaksanaan proyek lumbung pangan dan juga masterplan proyek segera diselesaikan. Rencananya, lahan irigasi seluas 148 hektare di Kalimantan Tengah akan digunakan untuk menanam padi dan lahan non-irigasi seluas 622 hektare akan dikembangkan untuk tanaman singkong, jagung, dan juga peternakan.
Selain itu, ia meminta agar pemerintah juga menyiapkan infrastruktur pendukung lainnya seperti akses jalan di area proyek lumbung pangan. Sehingga berbagai alat dan mesin pertanian dengan ukuran yang besar bisa digunakan di daerah tersebut.
Jokowi menginstruksikan agar pengembangan lumbung pangan baru ini dikalkulasikan secara matang, baik terkait pihak yang akan mengelola, tanaman apa yang akan dikembangkan, teknologi yang akan digunakan, serta masalah pembiayaannya.
“Sehingga modal bisnis ini nanti, kalau sudah bener, model bisnis ini akan kita gunakan di lokasi untuk provinsi-provinsi yang lainnya. Tapi ini saya kira harus bener dulu,” tambah dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
