Monday, 28 Ramadhan 1442 / 10 May 2021

Monday, 28 Ramadhan 1442 / 10 May 2021

PKS: Perppu untuk Pastikan Pilkada tidak Horror

Rabu 23 Sep 2020 09:25 WIB

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Bayu Hermawan

Netty Prasetiyani.

Netty Prasetiyani.

Foto: Foto: Istimewa
Legislator PKS mendorong pemerintah terbitkan Perppu Pilkada.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Tim Covid-19 Fraksi PKS  DPR RI Netty Prasetiyani mendorong agar pemerintah segera mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) pilkada. Menurutnya peraturan yang ada saat ini tidak mencukupi untuk memastikan gelaran pilkada menjamin keselamatan rakyat.

"Kita tidak ingin pilkada jadi horor," kata Netty dalam keterangan tertulisnya kepada Republika.co.id, Selasa (22/9).

Menurutnya proses pendaftaran paslon pilkada beberapa waktu lalu harus menjadi pelajaran penting. Adanya Perppu diharapkan bisa menghindari kemunculan klaster covid akibat kerumunan.

Baca Juga

"Kerumunan massa, berdesakan,  tidak menggunakan masker  dan pelanggaran protokol kesehatan lainnya saat pendaftaran paslon menunjukkan bahwa kita tidak bisa menertibkan massa tanpa payung hukum yang kuat. Bahkan, sejumlah calon kepala daerah positif Covid-19," ujarnya.

Anggota Komisi IX DPR itu memandang pelaksanaan tahapan pilkada di lapangan berpotensi besar  melanggar  protokol Covid-19. Oleh karena itu ia kembali menegaskan perlu adanya Perppu yang tegas mengatur pelaksanaan pilkada. 

"Buat sanksi pembubaran kegiatan bahkan diskualifikasi bagi paslon yang melanggar," ujarnya.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini juga  berharap  Perppu mengatur dengan tegas soal kampanya online, larangan berkerumun dalam jumlah tertentu, larangan konser musik, sanksi yang tegas untuk setiap pelanggaran  protokol kesehatan. Bahkan jika perlu mengatur pelibatan TNI dan Polri. 

"Pilihan amannya adalah tunda pilkada. Jika tidak bisa ditunda dengan alasan hak konstitusional dan pelaksanaan demokrasi, maka pastikan pelaksanaannya berjalan sesuai protokol kesehatan. Tidak boleh ada yang lengah," ujarnya.

"Perpu ini tidak boleh menjadi macan ompong, dibuat untuk tidak dipatuhi, atau dibuat tapi ada dispensasi. Jika pemerintah tidak siap menjamin pilkada aman, lebih baik pilkada ditunda, karena  keselamatan rakyat lebih penting dari segalanya," imbuhnya. 

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA