REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS -- Pemimpin-pemimpin utama oposisi pemerintah Belarusia meminta Uni Eropa segera memberlakukan sanksi pada pemerintahan Presiden Alexander Lukashenko. Di Brussel, mereka meminta menteri luar negeri Eropa menunjukkan keberanian.

"Pemimpin-pemimpin memiliki alasan untuk tidak mendorong sanksi tapi saya meminta mereka untuk lebih berani lagi," kata ketua oposisi Belarusia, Sviatlana Tsikhanouskaya yang lari ke Lithuania setelah pemungutan suara bulan lalu, Senin (21/9).

Walaupun unjuk rasa yang menuntut Lukashenko mundur sudah memasuki pekan keenam, tapi Uni Eropa yang mengancam memberlakukan sanksi ke pejabat pemerintah Belarusia karena menindak keras demonstran belum melakukan apa-apa. Negara anggota Uni Eropa belum memberikan persetujuan akhir untuk menghukum 40 pejabat Belarusia. "Sanksi penting dalam perjuangan kami karena bagian dari tekanan yang dapat memaksa apa yang disebut pihak berwenang memulai kembali dialog dengan kami di dewan oposisi," kata Tsikhanouskaya.

Uni Eropa seperti Amerika Serikat (AS) ingin pemilihan ulang dan Lukashenko turun setelah 26 tahun berkuasa. Tsikhanouskaya yang para pendukungnya mengatakan menang dalam pemilihan 9 Agustus membatalkan pencalonannya untuk pemilu berikutnya.

Pada akhir bulan Agustus lalu Uni Eropa mengatakan akan membekukan aset pejabat pemerintah, pemilihan umum dan keamanan Belarusia. Tapi sanksi Uni Eropa hanya dapat diterapkan bila disetujui persetujuan 27 negara anggotanya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika