REPUBLIKA.CO.ID, ABU DHABI — Delegasi tingkat tinggi Sudan dilaporkan akan mengadakan pembicaraan dengan perwakilan Uni Emirat Arab (UEA) dan Amerika Serikat (AS) di Abu Dhabi pada Senin (21/9). Prospek normalisasi diplomatik antara Sudan dan Israel disebut menjadi salah satu topik yang bakal dibahas.
Dilaporkan laman Aljazirah, delegasi tingkat tinggi Sudan dipimpin kepala dewan kedaulatan Jenderal Abdel-Fattah al-Burhan. Dia adalah tokoh yang bertanggung jawab atas pemerintahan Sudan selama masa transisi setelah digulingkannya mantan presiden Omar al-Bashir tahun lalu.
Menurut laporan Sudan News Agency, Menteri Kehakiman Sudan Naser-Eddin Abdelbari turut mendampingi al-Burhan dalam kunjungannya ke UEA. Dia akan bertemu dengan pejabat AS untuk membahas pencabutan Sudan dari daftar negara yang mensponsori terorisme. Abdelbari pun akan meminta AS mendukung masa transisi dan menghapus utang negaranya terhadap Washington.
Situs berita Axios melaporkan, AS bakal mengutus direktur senior Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih untuk Direktorat Urusan Teluk dan Timur Tengah Brigadir Jenderal Miguel Correa dalam pertemuan dengan delegasi Sudan. Correa adalah salah satu tokoh yang terlibat dalam proses normalisasi UEA dengan Israel.
Sementara UEA diwakili oleh penasihat keamanan nasional Tahnoun bin Zayed. Dia pun merupakan tokoh yang bertanggung jawab dalam proses pembicaraan dengan Israel. Menurut Axios, mengutip keterangan beberapa sumber dari pemerintahan Sudan, dalam pertemuan tersebut, delegasi Sudan akan meminta bantuan kemanusiaan dengan nilai lebih dari tiga miliar dolar AS. Dana itu bakal dimanfaatkan untuk mengatasi krisis ekonomi dan dampak banjir bandang yang menghancurkan.
Selain itu, Sudan akan meminta komitmen AS dan UEA untuk memberikan bantuan ekonomi kepadanya selama tiga tahun ke depan. Sebagai imbalannya, Sudan bersedia melakukan normalisasi diplomatik dengan Israel. Abdel-Fattah al-Burhan dilaporkan bakal bertemu dengan Putra Mahkota UEA Mohammed bin Zayed untuk mendiskusikan hal tersebut.
Al-Burhan hanya mewakili faksi militer di pemerintahan. Faksi sipil, termasuk Perdana Menteri Abdalla Hamdok masih ragu untuk melakukan normalisasi diplomatik dengan Israel. Mereka khawatir hal itu akan memicu gelombang protes domestik. Sejauh ini AS dan UEA masih belum memberikan komentar atas laporan tentang kemungkinan Sudan menyepakati perjanjian normalisasi dengan Israel.
Pasca-Israel dan UEA menyetujui kesepakatan normalisasi diplomatik pada 13 Agustus lalu, Sudan disebut-sebut bakal menjadi negara selanjutnya. Hal itu pun sempat disinggung Menteri Intelijen Israel Eli Cohen. Dia menyebut negaranya dapat menjalin kesepakatan normalisasi hubungan dengan Sudan dalam waktu dekat. “Perjanjian normalisasi dengan Sudan akan segera hadir. Perjanjian bersejarah ini dapat ditandatangani sebelum tahun baru," kata Cohen kepada Israeli Public Broadcasting Corporation (KAN) pada 16 Agustus lalu.
Namun, juru bicara pemerintah transisi Sudan Faisal Saleh membantah hal tersebut. Dia mengatakan pemerintahan saat ini tidak memiliki mandat untuk memutuskan apakah akan melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Keputusan semacam itu harus diambil oleh pemerintahan baru yang dipilih melalui pemilu.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Menteri Luar Negeri UEA Sheikh Abdullah bin Zayed, dan Menteri Luar Negeri Bahrain Abdullatif bin Rashid Al Zayani telah menandatangani perjanjian damai di Gedung Putih pada Selasa (15/9) pekan lalu. Presiden AS Donald Trump turut menyaksikan proses penandatanganan bersejarah tersebut.
Dia mengapresiasi keputusan UEA dan Bahrain untuk melakukan normalisasi diplomatik dengan Israel. Menurutnya hal itu akan mengakhiri perpecahan dan konflik yang telah berlangsung selama beberapa dekade di kawasan. Kesepakatan normalisasi dipandang bakal membawa "fajar baru Timur Tengah".
"Berkat keberanian para pemimpin dari ketiga negara ini, kami mengambil langkah besar menuju masa depan di mana orang-orang dari semua agama dan latar belakang hidup bersama dalam damai dan kemakmuran," kata Trump.
Trump mengklaim masih ada sembilan negara yang bakal melakukan normalisasi dengan Israel, satu di antaranya adalah Arab Saudi. Menurut Trump normalisasi antara Saudi dan Israel akan terjadi pada waktu yang tepat.
Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh mengatakan penandatanganan perjanjian normalisasi Israel dengan Bahrain dan UEA merupakan "hari hitam" dalam sejarah bangsa Arab. "Hari ini akan ditambahkan ke kalender penderitaan Palestina dan kalender kekalahan Arab, karena memberikan pukulan maut kepada Inisiatif Perdamaian Arab serta solidaritas Arab," katanya dilaporkan laman kantor berita Palestina WAFA.
UEA dan Israel menyepakati perjanjian normalisasi hubungan diplomatik pada 13 Agustus lalu. Itu merupakan kesepakatan perdamaian pertama yang dicapai Israel dengan negara Arab dalam 26 tahun. Tel Aviv terakhir kali menandatangani perjanjian semacam itu pada 1994 dengan Yordania. Belum genap sebulan pasca perjanjian dengan UEA, tepatnya pada 11 September lalu, Israel berhasil menyepakati normalisasi dengan Bahrain.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
