REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG---DPP Persatuan Umat Islam mendorong Pemerintah dan DPR RI untuk menunda pelaksanaan Pilkada Serentak di tengah masa pandemi Covid-19, hingga situasi dan kondisi dinyatakan aman dari Virus Corona.
"PUI menyerukan agar Pemerintah duduk bersama DPR untuk menyepakati penundaan Pilkada Serentak, sampai situasi benar-benar aman dari Covid-19," ujar Ketua Umum DPP PUI Nurhasan Zaidi, Senin (21/9).
Menurut Nurhasan, keselamatan anak bangsa lebih penting. Pilkada memang agenda politik nasional, tapi pelaksanaannya dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan politik melalui musyawarah mufakat Pemerintah dan wakil rakyat.
Selanjutnya, kata dia, anggaran pilkada tersebut bisa dialihkan untuk dialokasikan ke program pemulihan dan penguatan kesehatan. Karena, anggaran tersebut lebih dibutuhkan saat ini.
"Kami juga mendorong agar pemerintah mengalihkan anggaran pilkada ke program pemulihan dan penguatan kesehatan setiap anak bangsa," katanya.
Nurhasan mengatakan, perkembangan wabah corona yang penyebarannya belum bisa dikendalikan dan terus menimbulkan korban berjatuhan serta memunculkan klaster-klaster baru di semua lini kehidupan.
Oleh karena itu, kata dia, berbagai upaya pencegahan sangat penting untuk dilakukan. Dalam hal ini, gelaran pilkada akan melibatkan banyak orang dan menciptakan kerumunan masyarakat yang berpotensi menjadi titik penyebaran virus Kota Wuhan tersebut.
"Prinsip mencegah kerusakan lebih baik dari mengambil kemaslahatan (dar-ul mafasif muwaddam 'ala jalbil mashalih)," katanya.
Nurhasan menyeru Presiden Republik Indonesia beserta jajarannya untuk menyelenggarakan kegiatan keagamaan bertaubat secara serentak dalam sepekan, dengan dimotori para ulama/tokoh agama.
Secara khusus, kata dia, PUI menyerukan Presiden RI bersama seluruh komponen bangsa, dengan dimotori para ulama dan tokoh agama, secara serentak dalam sepekan melakukan kegiatan taubatan nasuha di masjid-masjid dan rumah-rumah agama lainnya.
"Memohon ampunan kepada Allah SWT dari segala dosa, dengan sepenuh ketulusan dan keikhlasan, disertai penggerakan pemberian sedekah, santunan dan bantuan sosial kepada kaum fakir miskin," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
