REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah berkoordinasi dengan Balai Besar Tekstil untuk mencari tahu cara agar masker scuba yang tengah diproduksi untuk menjadi bagian dalam bantuan sosial (bansos) tetap bisa digunakan. Karena, pelaku UMKM yang mendapat penugasan pembuatan masker sudah memesan bahan, bahkan banyak yang sudah memproduksinya.
"Kita sedang bicarakan ini dengan balai. Jadi memang syaratnya harus ada dua lapis. Nah ini yang sedang kita pikirkan seperti apa maunya nanti," ujar Daud kepada wartawan di Mapolda Jabar, Senin (21/8).
Menurut Daud, pihaknya juga enggan menyia-nyiakan produksi masker scuba tersebut. Apalagi dana yang telah disiapkan untuk pembuatan masker ini tidak sedikit, yakni Rp 40 miliar.
Masker scuba, kata dia, tetap harus bisa dipergunakan masyarakat, tapi dengan keampuhan yang lebih baik dari masker scuba tahap pertama yang sudah diberikan. "Bukan berarti tidak bisa dipakai. Bisa dipakai tapi ada syarat harus dua lapis. Lapis dalamnya harus putih dan sebagainya. Nah ini kita sedang mikir nih seperti apa tapi yang jelas Insya Allah tidak akan jadi mubazir. Lebar atuh (sayang)," katanya.
Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, mengatakan penggunaan masker akan ada dalam peraturan daerah (Perda) yang bakal dibuat antara Pemrov Jabar dan DPRD Jabar. Namun, untuk saat ini, pihaknya tetap akan membagikan masker scuba kepada masyarakat. Sebab, sudah ada jutaan masker yang dibuat dan diproduksi.
"Bukan dilarang (menggunakan masker scuba dan buff). Ini (masker scuba) tetap dipakai saja daripada tidak ada," ujar Uu dalam konferensi pers di Mapolda Jabar.
Namun, kata dia Pemprov Jabar tetap mengimbau masyarakat sebisa mungkin untuk menggunakan masker kesehatan atau medis. Bisa juga menggunakan masker kain yang lebih tebal atau beberapa lapis.
Sebelum ada imbauan penggunaan masker kain, Pemprov Jabar telah melakukan pembelian 8 juta masker dari pelaku UMKM di Jabar guna mendongkrak perekonomian di tengah pandemi Covid-19 sejak pertengahan tahun ini. Pembelian masker tersebut merupakan pembelian tahap kedua masker yang sedang berjalan.
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Kusmana Hartadji mengatakan, sejauh ini mayoritas pesanan masker yang dikerjakan dalam proyek tersebut merupakan masker berbahan kain scuba dengan porsi 65 persen dan sisanya 35 persen masker dari bahan kain seperti katun Jepang maupun toyobo.
“Beberapa sudah memproduksi masker scuba sesuai dengan pemesanan. Dan sudah diberikan surat perintah (SP) oleh kami untuk segera membuat scuba tersebut. SP dibuat sebelum adanya larangan penggunaan masker scuba dari gugus tugas pemerintah pusat. Ini dilema satu sisi kita mau membantu UMKM satu lagi ada kebijakan seperti ini,” papar Kusmana.
Kusmana mengatakan, anggaran yang disediakan untuk pemesanan masker senilai Rp 40 miliar. Jika ternyata masker sudah mulai dibuat, maka Pemprov Jabar harus membayar. Akan tetapi, jika masker belum dibuat, maka bakal disesuaikan mengikuti anjuran. Adapun harga di antara masker scuba disebut tak jauh berbeda.
"Tapi kalau memang belum dibuat sama mereka belum beli bahan maka kita akan menyesuaikan agar diganti dengan kain. Karena memang harganya masih sama, harga kain scuba dengan kain sama. Kan sama-sama jenis kain," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
