REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyampaikan pernyataan pers tentang pandangannya terhadap penanganan pandemi Covid-19. Pernyataan tersebut ditandatangani Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dan Sekretaris Umum Abdul Mu'ti.
Mu'ti menyampaikan, Muhammadiyah meminta Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi secara menyeluruh penanganan Covid-19. Jika diperlukan, dapat mengambil alih dan memimpin langsung agar lebih efektif, terarah, dan maksimal. Kehadiran Presiden sangat diperlukan di tengah gejala lemahnya kinerja dan sinergi antarkementerian.
"Presiden perlu mengevaluasi para menteri agar meningkatkan performa dan profesionalitas kerja sehingga tidak menimbulkan liabilitas pemerintahan dan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, khususnya kepada presiden," kata Mu'ti dalam konferensi pers virtual, Senin (21/9).
Muhammadiyah juga menilai perlunya kebijakan yang tegas dan menyeluruh dalam penanganan Covid-19 secara nasional agar keadaan terkendali. Selain itu, penyelamatan jiwa manusia merupakan sesuatu yang terpenting dari lainnya sebagaimana perintah konstitusi agar pemerintah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
Muhammadiyah, lanjut Mu'ti, menyadari sudah lebih dari enam bulan bangsa Indonesia hidup dalam ancaman pandemi Covid-19 yang oleh Pemerintah telah ditetapkan sebagai bencana non-alam. Selama itu pula pandemi Covid-19 menimbulkan masalah kesehatan, ekonomi, sosial-budaya, mental-spiritual, politik, dan sebagainya.
Pandemi Covid-19 juga menimbulkan masalah kemanusiaan yang sangat serius. Jumlah korban meninggal dunia maupun yang masih dalam perawatan terus meningkat, termasuk dari kalangan tenaga kesehatan sebagai salah satu garda terdepan sekaligus benteng terakhir penanganan Covid-19. "Pimpinan Pusat Muhammadiyah sangat prihatin dan khawatir dengan keadaan tersebut," jelasnya.
Selain karena kompleksitas masalah, Muhammadiyah memandang bahwa kerja dan kinerja pemerintah perlu ditingkatkan dan diperbaiki, terutama soal koordinasi antarinstansi dan komunikasi publik. Lemahnya koordinasi dan komunikasi menimbulkan kegaduhan politik yang trivial dan kontraproduktif.
Kendati perlu perbaikan, Mu'ti menuturkan, PP Muhammadiyah menilai pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah bekerja keras menangani pandemi Covid-19. "Meski demikian, kerja dan kinerja pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah beserta seluruh jajaran belum menunjukkan hasil yang maksimal," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
