Tuesday, 7 Syawwal 1445 / 16 April 2024

Tuesday, 7 Syawwal 1445 / 16 April 2024

Gus Jazil: Lawan Money Politic dengan Pendidikan Politik

Kamis 17 Sep 2020 21:33 WIB

Red: Ichsan Emrald Alamsyah

Wakil Ketua MPR Dr H Jazilul Fawaid SQ MA mengingatkan  tanamkan pendidikan politik berdemokrasi demi kemajuan negara

Wakil Ketua MPR Dr H Jazilul Fawaid SQ MA mengingatkan tanamkan pendidikan politik berdemokrasi demi kemajuan negara

Foto: MPR RI
Gus Jazil menyebut tanamkan pendidikan politik berdemokrasi demi kemajuan negara

REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAYA -- Wakil Ketua MPR Dr H Jazilul Fawaid SQ MA mengingatkan bahwa Indonesia sebentar lagi akan menggelar pesta demokrasi yakni Pilkada tahun 2020.  Dalam kontestasi besar tersebut pasti banyak hal yang harus diwaspadai salah satunya praktek money politic atau politik uang.  Hal itu terjadi karena keinginan untuk unggul secara instan tanpa memperdulikan etika.

Hal tersebut dikatakan Jazilul Fawaid dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR, kerjasama antara MPR dengan PC GP Ansor Kabupaten Tasikmalaya, di aula STIE Cipasung, Kompleks Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat, Kamis (17/9).  

Hadir dalam acara yang digelar dengan protokol kesehatan yang ketat tersebut anggota MPR Fraksi PKB KH. Acep Adang Ruhiat, Tokoh Masyarakat Tasikmalaya H. Iwan Saputra, Ketua PC GP Ansor Asep Muslim, anggota GP Ansor, anggota IPNU dan mahasiswa.

"Ada satu hal yang bisa melawan praktek politik uang atau money politic yakni fungsikan pendidikan politik yang baik untuk rakyat.  Tanamkan dalam pendidikan tersebut tujuan berdemokrasi adalah untuk kemajuan negara dan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Memilih pemimpin daerah dengan melihat program-programnya adalah contoh cara berdemokrasi yang benar," ujar Pimpinan MPR dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Namun, lanjut Gus Jazil, hal tersebut bukan perkara mudah. Perlu kesadaran dari seluruh elemen bangsa terutama yang bergerak dalam dunia pendidikan dan politik. "Salah satu yang diharapkan adalah lingkungan pesantren sebab pesantren memiliki beberapa fungsi yakni  pendidikan dan pengajaran, fungsi dakwah serta fungsi pemberdayaan masyarakat," tambahnya.

Dikatakan Gus Jazil, fungsi pendidikan dan dakwah pesantren memang tidak perlu diragukan lagi.  Tapi, yang perlu lebih disempurnakan lagi adalah  soal politik.  Warga pesantren jangan anti politik. Bahkan harus terjun ke politik.  "Dengan kualitas kelimuan dan dorongan serta dukungan para ulama, saya rasa santri pesantren akan mampu muncul di dunia politik dan menjalankan demokrasi secara benar," katanya.

Di akhir sesi, Gus Jazil mengajak rakyat Indonesia untuk sama-sama berpartisipasi serta menjaga pilkada tahun ini berjalan baik dan sesuai harapan rakyat.  "Tetapkan dalam hati bahwa pilkada langsung adalah implementasi dari sila keempat Pancasila yang arahnya untuk kemaslahatan bersama," ujarnya.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 
 
Terpopuler