REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deputi bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kemenko bidang Perekonomian, Iskandar Simorangkir mengatakan besarnya dampak ekonomi akibat pandemi covid-19, termasuk bagi industri asuransi dan penjamjnan. Oleh karenanya, Iskandar meminta industri asuransi dan penjaminan melakukan langkah antisipatif terhadap dampak dari pandemi.
"Risiko pandemi jangan dianggap remeh, kalian (industri asuransi dan penjaminan) harus bisa antisipasi dampak yang luar biasa," ujar Iskandar saat Webinar Askrindo di Jakarta, Kamis (17/9).
Iskandar mendorong pelaku industri asuransi dan penjaminan menangkap peluang bisnis dengan cermat. Iskandar mengingatkan industri asuransi dan penjaminan untuk melakukan kajian matang sebelum menyanggupi penjaminan kredit yang diberikan bank.
"Jangan begitu bank lempar kredit langsung ditangkap, pasti bank lempar (kredit) dia sudah hitung karena risiko tinggi maka lempar ke asuransi," ucap Iskandar.
Iskandar juga mendorong industri asuransi dan penjaminan seperti Askrindo untuk memaksimalkan penugasan pemerintah lewat program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Kata Iskandar, pemerintah berupaya untuk menjaga perekonomian, selain fokus pada aspek kesehatan. Iskandar memperkirakan pertumbuhan Indonesia pada kuartal III minus dua persen berdasarkan estimasi penerimaan pajak dan pertumbuhan uang beredar.
"Oleh karena itu harus diwaspadai, kalau ekonomi belum pulih jangan tutup dulu sektor transportasi dan lain-lain, kalau perdagangan cepat sekali pulihnya," lanjut Iskandar.
Iskandar mengatakan 9 provinsi penyumbang 65,5 persen pertumbuhan berada di bawah pertumbuhan nasional sehingga mengakibatkan pertumbuhan Indonesia minus 5,32 persen.
Iskandar optimistis lewat program PEN, aktivitas ekonomi akan kembali menggeliat. Berdasarkan indikator Juli 2020, mulus perlihatkan sinyal positif dari perbaikan aktivitas ekonomi seperti PMI manufaktur, indeks keyakinan konsumen, penjualan ritel, hingga penjualan kendaraan bermotor. Iskandar meminta kepada seluruh dunia usaha mematuhi arahan Presiden Jokowi yang menerapkan metode gas dan rem dalam penanganan covid-19.
"Harus diperhatikan, kalau tidak terkendali penyebarannya maka ekonomi direm sedikit, kalau covid-19 terkendali ekonomi akan tumbuh, maka kita harus taat pada protokol kesehatan untuk meminimalisasi penyebaran," ucap Iskandar.
Iskandar mengatakan pemerintah juga menganggarkan hingga Rp 695,2 triliun untuk penanganan covid dan pemulihan ekonomi pada 2020 yang di dalamnya terdapat bantuan untuk UMKM sebesar Rp 123,46 triliun. Untuk 2021, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 356,5 triliun untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi terus berlanjut.
"Yang tidak kalah penting UMKM perlu didorong karena kita ingin menciptakan permintaan, kalau tidak ada mau beli, kita mau jual ke mana," kata Iskandar menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
