REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi menyatakan keyakinannya masalah pertanahan di daerah itu akan selesai setidaknya 30 persen pada tahun ini.
“Permasalahan pertanahan kita, baik HGU dan eks HGU dalam proses. Secepatnya, tahun ini kami targetkan 30 persen selesai,” ujar Edy didampingi Wakil Gubernur Musa Rajekshah saat menerima kunjungan kerja Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) AA La Nyalla Mahmud Mattalitti dan rombongan di Pendopo Rumah Dinas, di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Medan, Rabu (16/9).
Sementara terkait tanah Lapangan Udara Soewondo di eks Bandara Polonia Medan yang juga ditanyakan oleh La Nyalla disampaikan sudah diputuskan untuk dipindah ke Kabupaten Langkat dan saat ini sedang dalam proses. “Sudah ada perintah untuk dipindah ke Kabupaten Langkat,” ucap Edy.
Terhadap upaya DPD RI memasukkan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit dalam revisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Gubernur Edy sangat berharap dapat segera dilakukan. “Kami punya perkebunan yang luas sekali, tapi tidak mendapat apa-apa sama sekali, hanya mendapat pajak tanah,” ujarnya.
Selain persoalan sengketa lahan dan tanah, La Nyalla juga menyinggung beberapa proyek strategis nasional di Sumatra Utara, di antaranya Kaldera Toba, rusunawa yang terintegrasi dengan KEK Sei Mangke, Kawasan Industri Kuala Tanjung, Jalur Kereta Api Siantar-Parapat, LRT Mebidang dan Kawasan Olahraga Terpadu Sumut Sport Center. La Nyalla juga mendorong Pemprov Sumut mencari cara guna meningkatkan volume ekspor kopi Sumut yang masih memiliki peluang pasar dari enam negara pembeli, yakni Amerika, Jerman, Jepang, Korea, Belanda dan China.
“Setahu saya, mereka masih membutuhkan lebih dari yang selama ini dapat dipenuhi oleh Sumut,” katanya.
Senator asal Sumut Willem TP Simarmata meminta Pemprov Sumut meningkatkan perhatian kepada guru honorer, khususnya menyangkut penghasilan mereka yang masih jauh dari UMR. “Padahal mereka sudah mengabdi dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,” kata Simarmata.
Menjawab hal itu, Edy mengungkapkan Pemprov Sumut sudah berupaya, meskipun kemampuan APBD untuk pendidikan masih belum maksimal. Sejak 2019, ia telah menaikkan gaji guru honorer SMA dan SMK dari semula Rp 40 ribu/jam menjadi Rp 90 ribu/jam.
“Jadi kami harap guru honorer dapat gaji minimal sesuai UMR,” katanya, seraya menambahkan adanya subsidi SPP bagi pelajar SMA/SMK sebesar Rp 50 ribu/bulan/siswa.
Sementara terkait penanganan Covid-19, senator Sumut lainnya, Badikenita Sitepu mengingatkan pentingnya memperhatikan kepulauan Nias, mengingat terbatasnya fasilitas kesehatan di kepulauan tersebut. Apalagi dari sebelumnya, nol kasus, minggu ini telah terkonfirmasi 106 positif Covid-19.
“Betul, karena itu kami membuka posko di sana, untuk melakukan isolasi pada orang yang datang dari luar Kepulauan Nias. Kami juga melakukan penyekatan, meskipun bukan PSBB, di Kota Medan, Kota Binjai dan Kabupaten Deli Serdang (Mebidang),” ucap Edy.
Pemprov Sumut juga diingatkan untuk berupaya mencari terobosan peningkatan pendapatan asli daerah mengingat potensi penurunan pendapatan pemerintah dalam APBN sebagai dampak dari melambatnya ekonomi Covid-19. “Ini menjadi masalah serius terhadap kemampuan transfer pusat ke daerah,” kata Alirman Sori, senator asal Sumatra Barat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
