REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pandemi Covid-19 telah memberikan pelajaran tentang perlunya percepatan reformasi birokrasi. Birokrasi yang tumpang tindih menjadi penghambat saat pengambilan kebijakan saat Pandemi Covid-19.
"(Birokrasi tumpang tindih) itu terasa ketika ada pandemi sehingga terjadi pelambatan-pelambatan eksekusi dan juga prosedur yang kurang mendukung kecepatan eksekusi kebijakan," ujar Ma'ruf saat menerima jajaran Komisioner KASN melalui video conference, Selasa (15/9).
Ma'ruf menjelaskan kelemahan birokrasi selama ini terletak pada lemahnya data, serta regulasi dan kewenangan yang tumpang tindih. Soal data, ia menyoroti kelemahan data yang antara satu instansi dengan instansi lain tidak sama.
"Data kita msh sangat lemah, masih banyak berkabut belum begitu jelas, kita harus bisa menghilangkan kabut data ini, data kita ada tapi masih berkabut," ujarnya.
Begitu juga, masalah peraturan atau regulasi yang tumpang tindih antara satu lembaga dengan lembaga lain. "Jadi ada hambatan birokrasi, hambatan regulasi, hambatan prosedur, sehingga banyak keterlambatan sehingga perlu ada upaya-upaya untuk menghilangkan itu," ujar Ma'ruf.
Selain itu, ia juga menyoroti belum padunya antara lembaga satu dengan lembaga lainnya. Masing-masing lembaga, kata Ma'ruf, masih saling mengedepankan ego sektoral.
"Jadi kerja barengnya belum kelihatan, masing-masing masih saling tarik-menarik. Jadi kita ingin membangun mengenai collaborative workingnya masih ada hambatan-hambatan," ungkapnya.
Karena itu, ia mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi terus berlanjut. "Jadi Covid-19 ini banyak pelajaran buat kita dalam rangka menuntaskan reformasi birokrasi," kata Ma'ruf lagi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
