Sunday, 22 Zulhijjah 1442 / 01 August 2021

Sunday, 22 Zulhijjah 1442 / 01 August 2021

,Pemprov DKI: Serikat Pekerja Agar Ikut Awasi PSBB di Kantor

Selasa 15 Sep 2020 16:55 WIB

Rep: amri amrullah/ Red: Hiru Muhammad

Karyawan menggunakan pelindung wajah saat bekerja pada hari pertama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara total di salah satu perkantoran di Jakarta, Senin (14/9). Kapasitas perkantoran baik pemerintahan atau swasta di DKI Jakarta dibatasi hingga 25 persen dan hanya sebelas bidang usaha yang diperbolehkan beroperasi dengan pembatasan jumlah 50 persen selama dua pekan dari Senin (14/9) hingga (27/9) mendatang. Republika/Thoudy Badai.

Karyawan menggunakan pelindung wajah saat bekerja pada hari pertama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara total di salah satu perkantoran di Jakarta, Senin (14/9). Kapasitas perkantoran baik pemerintahan atau swasta di DKI Jakarta dibatasi hingga 25 persen dan hanya sebelas bidang usaha yang diperbolehkan beroperasi dengan pembatasan jumlah 50 persen selama dua pekan dari Senin (14/9) hingga (27/9) mendatang. Republika/Thoudy Badai.

Foto: Republika/Thoudy Badai
Kerjasama dengan serikat pekerja akan membantu pengawasan Pemprov DKI kali ini.

REPUBLIKA.CO.ID JAKARTA--Pengawasan ketat aktivitas perkantoran sesuai dengan yang disyaratkan, menjadi penekanan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta kali ini. Karena itu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DKI Jakarta berharap ada kerjasama dengan Serikat Pekerja, ikut membantu melaporkan bila ada kantor atau tempat kerja yang dengan sengaja melanggar aturan PSBB.

Kepala Disnakertrans DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan kerjasama dengan Serikat Pekerja ini akan sangat membantu pengawasan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta di PSBB kali ini. Menurut dia, Serikat Pekerja bisa melaporkan temuan pelanggaran PSBB ke Pemprov DKI.

Karena bila pelaporan dibuka seluas-luasnya, maka pengawasan bisa dilakukan maksimal. "Serikat Pekerja bisa ikut melaporkan," ujar dia, Selasa (15/9).

Hanya sebatas melaporkan, karena, apabila Serikat Pekerja dilibatkan dalam melakukan pemeriksaan justru melanggar ketentuan. Karena mereka tidak punya kewenangan. "Jadi hanya laporan saja. Tidak harus ikut turun peran sertanya memeriksa," katanya.

Menurut dia, Serikat Pekerja bisa mengamati, melihat dan melaporkan apabila ada perkantoran maupun perusahaan yang melanggar aturan PSBB. Bahkan apabila ditemukan ada karyawannya terkonfirmasi positif Covid-19, menurut dia, itu bisa menjadi bagian dari laporan masyarakat.

Selain itu, ia berharap P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja), yang sudah ada di perusahaan juga ikut terlibat melaporkan ke Disnakertrans bila ada pelanggaran aturan PSBB di kantor tersebut.

"Karena P2K3 ini diamanahkan oleh UU nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Sebenarnya sudah jauh-jauh hari diamanatkan sehingga dia membantu kita untuk mengawasi di lingkungannya. Untuk mengawasi karyawannya," ungkap Andri.

Sebab, menurut dia, bila penegakkan disiplin PSBB ini tidak ada peran dari pada pelaku usaha dan para pekerja di perusahaan atau perkantoran sama saja bohong. Maka jangan salahkan Pemprov DKI bila suatu saat yang dilakukan pengetatan PSBB kembali, seperti sekarang.

"Makanya yang saya lakukan itu pemahaman kepada pelaku usaha maupun pekerja, yuk sama sama kita lakukan disiplin dalam melakukan protokol dalam pencegahan Covid-19," katanya.

Sebelumnya Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Syarif menyebut pihak Pemprov DKI, dalam hal ini Dianakertrans bisa bekerjasam dengan Serikat Pekerja untuk mengawasi kantor atau perusahaan yang sengaja abai dengan aturan PSBB di Jakarta."Serikat pekerja dan komunitas itu harus ditingkatkan kolaborasinya. Mereka bisa membantu pemerintah mengawasi," imbuhnya.

Sebab Syarif menilai personil petugas Pemprov DKI akan sangat sulit memantau seluruh perusahaan dan perkantoran yang beroperasi apakah sesuai aturan PSBB atau tidak. Dimana setidaknya ada 79 ribu perusahaan dan perkantoran yang ada di Jakarta. Sedangkan jumlah petugas yang ada, personilnya terbatas.

 

 

 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA