REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Amerika Serikat (AS) memblokir sejumlah barang impor dari wilayah Xinjiang, China, karena barang-barang itu diduga diproduksi di kamp-kamp kerja paksa yang menampung komunitas Uighur.
Menurut Lembaga Kepabeanan dan Perlindungan Perbatasan (CBP) AS, produk impor yang dilarang termasuk kapas, komponen komputer, pakaian, dan produk rambut yang dibuat di serangkaian fasilitas di Xinjiang.
“Dengan mengambil tindakan ini, DHS berupaya memerangi kerja paksa ilegal dan tak manusiawi, yang termasuk perbudakan modern, yang dilakukan oleh oleh pemerintah China,” kata Wakil Kepala Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) AS Ken Cuccinelli dalam sebuah pernyataan.
CBP memutuskan akan menyita salah satu barang yang teridentifikasi jika mereka berhasil mencapai pantai AS. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo telah mengeluarkan larangan resmi (WROs) dan menegaskan bahwa AS dan dunia "tidak akan mendukung pelanggaran HAM China terhadap komunitas Uighur dan kelompok minoritas Muslim lainnya di Xinjiang.
"Ini adalah pesan yang jelas dan keras bagi China untuk mengakhiri praktik kerja paksa yang disponsori negara," kata Pompeo.
Pada Juli, AS memasukkan seorang pejabat dan mantan pejabat pemerintah China, serta organisasi paramiliter ke daftar hitamnya, karena dugaan keterlibatan pelanggaran HAM. Wilayah Xinjiang adalah rumah bagi sekitar 10 juta orang Uighur. Kelompok Muslim Turki itu berjumlah sekitar 45 persen dari total populasi Xinjiang.
Pakar PBB mengungkapkan lebih dari satu juta orang atau sekitar tujuh persen populasi Muslim di Xinjiang dipenjara di kamp-kamp "pendidikan".
Ikuti Whatsapp Channel Republika
