Thursday, 18 Rabiul Akhir 1442 / 03 December 2020

Thursday, 18 Rabiul Akhir 1442 / 03 December 2020

Komisi X Berharap Program Kemendikbud Tepat Sasaran

Selasa 15 Sep 2020 06:31 WIB

Rep: Ali Mansur/ Red: Gita Amanda

Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Hetifah Sjaifudian menyoroti tentang program Kemendikbud di masa Pandemi Covid-19.

Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Hetifah Sjaifudian menyoroti tentang program Kemendikbud di masa Pandemi Covid-19.

Foto: MPR
Komisi x meminta adanya program perlindungan sosial bagi stakeholder pendidikan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Hetifah Sjaifudian menyoroti tentang keberlangsungan pemberian beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) dalam rapat dengar pendapat dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengenai pembahasan anggaran Kemendikbud TA 2021, Senin (14/9). Ia berharap program-program Kemendikbud tepat sasaran.

“Karena anggaran sangat besar, saya harap programnya benar-benar tepat guna dan tepat sasaran. Apa yang menjadi evaluasi terbesar di tahun 2020 harus diperbaiki di tahun 2021. Terutama terkait koordinasi kepada bank penyalur, harus lebih ditingkatkan lagi agar prosesnya lebih memudahkan masyarakat,” ungkap Hetifah dalam siaran persnya.

Politikus Partai Golkar tersebut juga meminta Kemendikbud dapat meningkatkan lagi sosialisasi terkait pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah. Menurutnya, selama ini memang terdapat citra bahwa mendaftar ke perguruan tinggi itu mahal. Sehingga banyak anak-anak yang dari awal sudah menyensor diri dan takut untuk mendaftar.

"Semoga di tahun 2021 kita dapat lebih mensosialisasikan secara lebih maksimal bahwa ada beasiswa KIP kuliah dari pemerintah, sehingga tidak ada anak yang berhenti meneruskan pendidikannya hanya karena masalah biaya,” ujarnya.

Hetifah yang merupakan wakil rakyat asal Kalimantan Timur ini juga menyinggung terkait bantuan pulsa yang diberikan Kemendikbud kepada siswa dan guru. Dari data Dapodik, masih ada 16,8 juta atau 23 persen siswa yang belum mendaftarkan telepon genggamnya. Jadi asumsinya, mereka belum mempunyai handphone, maka harus dipikirkan bagaimana membantu mereka.

"Sebaiknya ada pengajuan bantuan dari Kemendikbud agar kekhawatiran kita mengenai putus sekolah tidak terjadi,” ucap

Terakhir, kepada Dirjen GTK, Hetifah menyampaikan harapannya bahwa di masa Covid-19 ini sebaiknya ada program perlindungan sosial bagi stakeholder pendidikan terdampak. Sebagai contoh, di Kemenparekraf ada bantuan lauk siap saji untuk para pelaku parekraf yang kegiatan ekonominya terdampak pandemi.

"Dari Kemendikbud juga sebaiknya mengalokasikan anggaran untuk bantuan sejenis.Misalnya untuk guru PAUD dan guru honorer. Karena mereka juga terdampak cukup besar," tutupnya.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA