REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menugaskan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Wakil Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19, Luhut Binsar Pandjaitan serta Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo untuk mengawasi secara khusus penanganan pandemi di delapan provinsi yang paling terdampak. Hal ini dilakukan demi mempercepat penanganan Covid-19 di delapan wilayah tersebut sehingga angka kasus secara nasional bisa ditekan.
"Presiden meminta dalam dua minggu ini dikoordinasikan dan dikonsentrasi lebih khusus di delapan wilayah yang terdampak lebih besar kenaikannya," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers usai rapat terbatas, Senin (14/9).
Airlangga tidak secara spesifik menyebut mana saja delapan provinsi yang dimaksud. Namun berkaca pada pernyataan pemerintah sebelumnya, memang ada delapan provinsi prioritas dalam penanganan Covid-19. Seluruhnya adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Papua.
Presiden juga menekankan pentingnya koordinasi antara pusat dan daerah dalam penanganan Covid-19. Jokowi juga menekankan perlunya intervensi penanganan Covid-19 berbasis lokal atau skala mikro. Hal ini dianggap lebih efektif menekan laju penularan Covid-19, karena pengawasannya langsung di skala yang lebih kecil seperti RT/RW.
"Sehingga monitoring dan evaluasi secara kedaerahan di daerah di 83.000 desa, RT/TW, untuk terus dapat termonitor," katanya.
Airlangga juga juga menyebutkan adanya peningkatan serapan anggaran penanganan Covid-19. Dari total pagu Rp 695 triliun, sudah sekitar Rp 237 triliun atau 34,1 persen yang tersalurkan.
"Demikian di sektor kesehatan ada kenaikan 31,6 persen, perlindungan sosial 62,81 persen, sektoral pemda 27,68 persen, UMKM 91,43 persen, dan sektor lainnya," ujar Airlangga.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
