REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab (UEA) Sheikh Abdullah bin Zayed telah tiba di Washington, Amerika Serikat (AS) pada Ahad (13/9). Dia memimpin delegasi tingkat tinggi yang akan berpartisipasi dalam proses penandatanganan kesepakatan perdamaian dengan Israel.

Dilaporkan laman Al Arabiya, proses penandatanganan akan dilangsungkan di Gedung Putih pada Selasa (15/8). Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan menyaksikan proses bersejarah tersebut.

UEA dan Israel menyepakati perjanjian normalisasi hubungan diplomatik pada 13 Agustus lalu. Itu merupakan kesepakatan perdamaian pertama yang dicapai Israel dengan negara Arab dalam 26 tahun. Tel Aviv terakhir kali menandatangani perjanjian semacam itu pada 1994 dengan Yordania.

Menurut Putra Mahkota UEA Sheikh Mohammad bin Zayed Al Nahyan, dengan tercapainya kesepakatan normalisasi, Israel setuju menghentikan rencana pencaplokan Tepi Barat. Namun, Netanyahu telah menegaskan bahwa rencana tersebut tak sepenuhnya disingkirkan. Dia mengatakan akan tetap menjalin koordinasi dengan AS perihal pencaplokan Tepi Barat.

Pada Jumat (11/9) pekan lalu, Israel pun berhasil mencapai kesepakatan normalisasi hubungan diplomatik dengan Bahrain. Netanyahu sangat menyambut tercapainya hal tersebut.

Jika sebelumnya Israel membutuhkan waktu 26 tahun untuk melakukan normalisasi dengan UEA, kali ini hanya diperlukan 29 hari. "Ini adalah era baru perdamaian," ujar Netanyahu.

Sama seperti sebelumnya, AS memainkan peran penting dalam proses normalisasi Israel dengan Bahrain. Dalam pernyataan bersama yang dirilis AS, Israel, dan Bahrain, disebutkan bahwa mereka akan tetap memikirkan penyelesaian konflik Israel-Palestina. Ketiga negara bertekad mencapai "resolusi yang adil, komprehensif, dan langgeng guna memungkinkan rakyat Palestina mencapai potensi penuh mereka".

Namun Palestina mengecam kesepakatan normalisasi diplomatik Bahrain dengan Israel. Palestina telah menarik duta besarnya dari Manama. Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki mengatakan akan mengonsultasikan langkah-langkah apa yang dapat diambil untuk menanggapi normalisasi tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika