REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah pelanggaran protokol covid-19 terjadi pada tahapan pendaftaran bakal calon kepala daerah 4 hingga 6 September 2020 lalu. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa partainya bakal menegur kepala daerah yang diusung yang dinilai tidak memenuhi etika dan protokol Covid-19.
"Kami membuat protokol terkait dengan kampanye yang mematuhi Covid. Partai bisa menegur DPC, DPD, PAC, ranting kemudian bahkan calon kepala daerah yang diusung," katanya.
Terkait kejadian di Surabaya, Hasto mengaku sudah menegur ketua DPC Surabaya dan mengingatkan agar ke depan dapat mematuhi disiplin. Hasto juga mengingatkan bahwa PDI Perjuangan memiliki sistem kontrol untuk mengawasi adanya kader yang tidak disiplin dalam menerapkan protokol covid.
"PDIP kami menjanjikan untuk dapat melakukan hal tersebut dengan sebaik-baiknya, karena jangan sampai akar persoalannya itu adalah disiplin, lalu solusinya berbeda. Maka harus dikerahkan seluruh elemen birokrasi, seluruh elemen pemerintah termasuk seluruh partai untuk mensosialisasikan disiplin total terhadap protokol covid tersebut itu yang harus dilakukan," ujarnya.
Selain itu, Hasto juga mengungkapkan bahwa poersoalan kedisplinan juga menjadi keprihatinan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Sebagai ketua umum, Megawati selalu menyuarakan sikap disiplin secara nasional.
"Disiplin membuang sampah, ini kan sebenarnya kan corak yang harus kita ubah. Disiplin untuk berlalu lintas, itu nampaknya sederhana tapi ini mengandung suatu kesadaran untuk berkomitmen pada rule of the game. Jadi disiplin nasional, disiplin total itu yang harus dilakukan, ungkapnya.
Sebelumnya Divisi Pengawasan pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur (Jatim) Aang Kunaifi mengungkapkan, hampir seluruh pendaftaran bakal calon kepala daerah di Jatim belum memperhatikan protokol kesehatan. Di Jatim, ada 41 pasangan calon yang mengikuti kontestasi pada 19 kabupaten/kota yang menggelar Pilkada serentak 2020.
Aang menegaskan, hampir seluruh pasangan calon yang mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah melakukan pelanggaran. Para paslon diketahui tidak mematuhi protokol kesehatan Covid-19 dengan menggelar arak-arakan yang mengakibatkan kerumunan pada pendaftaran yang dilaksanakan mulai 4 hingga 6 September 2020.
"Jadi hampir rata semua di 19 kabupaten/ kota, ada 41 pasangan calon yang mendaftar itu hampir rata-rata kegiatan melakukan pendaftaran di kantor KPU dilakukan dengan cara arak-arakan di luar kantor KPU," ujar Aang di Surabaya, Senin (7/9).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
