Monday, 4 Zulqaidah 1442 / 14 June 2021

Monday, 4 Zulqaidah 1442 / 14 June 2021

Kampus Muhammadiyah Kembali Dilarang Kuliah Tatap Muka

Sabtu 12 Sep 2020 19:48 WIB

Rep: Fuji E Permana/ Red: Nashih Nashrullah

Perguruan tinggi Muhammadiyah kembali dilarang kuliah tatap muka. Logo Muhammadiyah.

Perguruan tinggi Muhammadiyah kembali dilarang kuliah tatap muka. Logo Muhammadiyah.

Foto: Antara
Perguruan tinggi Muhammadiyah kembali dilarang kuliah tatap muka.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan pelarangan kegiatan pembelajaran dan perkuliahan tatap muka di seluruh amal usaha Muhammadiyah bidang pendidikan pada September 2020 hingga waktu yang belum bisa ditentukan.

 

Baca Juga

Hal ini merujuk pada Memperhatikan maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/MLM/I.0/H/2020 tentang Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). 

 

Ketua MCCC, Agus Samsudin, mengatakan termonitor oleh MCCC bahwa beberapa amal usaha Muhammadiyah bidang pendidikan telah membuka kegiatan pembelajaran tatap muka atau berencana dalam waktu dekat untuk membuka kegiatan pembelajaran tatap muka.

 

"Rencana kegiatan tersebut tentu membawa konsekuensi yang perlu diwaspadai kita semuanya terkait kemungkinan risiko yang harus ditangani," kata Agus dalam Surat Edaran MCCC Nomor 01/EDR/ Covid-19/ 2020 yang diterima Republika.co.id, Sabtu (12/9).

 

Dia mengatakan, rencana pelaksanaan kegiatan tatap muka di sekolah, pesantren dan perguruan tinggi disaat seluruh wilayah Indonesia secara epidemiologi masih mengkhawatirkan akan mengakibatkan peningkatan kedaruratan yang disengaja di dalam lingkungan sekolah, pesantren dan kampus. Kejadian kedaruratan ini tidak mudah dikendalikan. 

 

Bila akan dilaksanakan harus disediakan berbagai protokol-protokol kesehatan, perlengkapan pelaksanaan dan penegakan protokol kesehatan. Serta harus tersedia peralatan dan perlengkapan pengendali komando kedaruratan, dukungan keuangan yang cukup, dan sumber daya manusia pelaksana sistem komando kedaruratan di amal usaha Muhammadiyah bidang pendidikan yang terlatih serta memiliki kompetensi yang bisa dipertanggungjawabkan.  

 

"Untuk memastikan kegiatan perkuliahan dan pembelajaran tatap muka yang aman memerlukan biaya tes yang tidak sedikit, untuk memastikan tidak ada satu orangpun orang tanpa gejala (OTG) maupun happy hypoxia yang masuk ke lingkungan amal usaha Muhammadiyah bidang pendidikan," ujarnya.  

 

Agus mengatakan, OTG hanya bisa dideteksi dengan tes PCR (swab tes) dan happy hypoxia yang hanya bisa dideteksi menggunakan alat khusus. Ketersediaan alat-alat tersebut sangat terbatas di Indonesia. 

 

Pergerakan siswa, santri dan mahasiswa antar daerah berbeda zonasi harus menjadi perhatian yang seksama. Karena akan berdampak pada masyarakat di lingkungan sekolah, pesantren dan perguruan tinggi.   

 

Zonasi Covid-19 di Indonesia sifatnya dinamis, daerah yang berstatus hijau sangat mungkin berubah menjadi kuning, orange atau merah dalam suatu waktu. Ini terjadi akibat bebasnya pergerakan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain. "Sementara kemampuan testing, screening dan ruang isolasi pemerintah sangat terbatas," ujar Agus.

 

Berdasarkan penjelasan tersebut maka MCCC Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai pelaksana mandat koordinasi untuk semua sumberdaya Muhammadiyah menyatakan melarang kegiatan pembelajaran dan perkuliahan tatap muka di seluruh amal usaha Muhammadiyah bidang pendidikan pada September 2020 hingga waktu yang belum bisa ditentukan.

 

Inisiatif pembukaan kegiatan pembelajaran dan perkuliahan saat ini dikhawatirkan tidak akan banyak membantu dari sisi kelangsungan amal usaha Muhammadiyah. Tapi dapat menimbulkan krisis yang lebih panjang akibat kemungkinan terjadinya penularan di lingkungan sekolah, madrasah, pesantren dan perguruan tinggi yang akan menjadi tanggung jawab penuh bagi pimpinan amal usaha Muhammadiyah tersebut.

 

MCCC berkomitmen membantu amal usaha persyarikatan untuk segera bangkit melawan pandemi dengan upaya-upaya yang menjadikan keselamatan nyawa dan kesehatan sebagai pertimbangan utama. Dibarengi dengan upaya adaptasi terhadap kondisi yang dihadapi dengan pengembangan protokol kesehatan dan prosedur tetap pengelolaan kedaruratan. Serta mendorong berbagai pihak untuk melakukan inovasi kegiatan pembelajaran di luar kegiatan tatap muka.

 

 

 

 

 

 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA