REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Populi Center Usep S Akhyar menilai pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani merupakan sebuah otokritik yang harus disikapi dengan lapang dada. Dia berpendapat bahwa semua pihak lebih baik tidak mendiskreditkan satu kelompok tertentu.
Menurutnya, yang menjadi objek otokritik Puan adalah meningkatnya isu-isu identitas yang membelah masyarakat di momen hajatan politik seperti Pilpres maupun Pilkada. Dia mengatakan, politik identitas telah terbukti melahirkan polarisasi yang tajam di masyarakat.
"Yang juga harus dilihat adalah pernyataan Puan itu adalah sebuah kritik untuk kita semua bahwa meningkatnya tren politik identitas itu benar adanya. Jadi kritik ini harusnya bisa menjadi perbaikan," kata Usep dalam keterangan, Kamis (10/9).
Usep menilai, pernyataan Puan sebagai kritik tentu disampaikan berdasarkan fakta dan data. Namun, dia tetap menggarisbawahi bahwa komunikasi Ketua DPR RI tersebut disampaikan di waktu yang tidak tepat.
"Itu kan kritik ya. Puan juga bicara bukan tanpa dasar. Tapi memang komunikasinya yang kurang tepat. Iya ada tokoh seperti Hatta, Agus Salim dan M Yamin, tapi itu dulu. Bahwa bicara kondisi hari ini, pernyataan Puan mungkin ada benarnya," katanya.
Usep menilai, berpendapat bahwa komunikasi putri Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri itu harus diperbaiki. Menurutnya jika di sana dibilang kurang pancasilais maka kemungkinan ada kegagalan pemimpin dalam membumikan Pancasila di daerah-daerah dan akarnya bisa jadi ketimpangan.
Dia mendorong agar semua pihak bisa saling mengintropeksi diri dari peristiwa ini dan menyelesaikan seluruh persoalan dengan mengedepankan dialog. Menurutnya, masing-masing pihak sebenarnya bisa melakukan perbaikan
"Itu yang juga harus diperbaiki oleh pemimpin. Jadi ini kritik untuk kita semua baik pemimpin di daerah maupun pemimpin di pusat," kata Usep.
Sebelumnya, saat mengumumkan rekomendasi calon kepala daerah Sumbar, Puan berharap agar provinsi tersebut mendukung negara Pancasila. Kendati, Puan tidak menjelaskan lebih lanjut maksud pernyataannya itu.
"Untuk Provinsi Sumatera Barat rekomendasi diberikan kepada Mulyadi dan Ali Mukhni. Semoga Sumatera Barat bisa menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila," katanya.
Puan kemudian diminta untuk menyampaikan maaf dan mencabut pernyataannya itu. Kalimat tersebut dinilai telah menyinggung dan meragukan rasa nasionalisme masyarakat Sumatera Barat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
