Kanselir Jerman Angela Merkel hari Senin (14/9) akan berbicara dalam konferensi video dengan Presiden Xi Jinping dalam rangka konsultasi Uni Eropa (UE) dan Cina yang dilakukan secara berkala. Saat ini Jerman memang memegang jabatan sebagai Presiden Dewan Uni Eropa yang dirotasi secara bergilir.
Menjelang konsultasi tingkat tinggi itu, parlemen Jerman Bundestag berdebat tentang kebijakan Uni Eropa terhadap Beijing.
"Uni Eropa kemungkinan menghadapi ujiannya dalam politik global," kata Niels Annen, wakil menteri luar negeri dari partai Sosialdemokrat SPD. "Oleh karena itu, logis bahwa Cina memainkan peran yang semakin sentral dalam kebijakan luar negeri kami," tambahnya.
Bisnis vs hak asasi manusia
Uni Eropa adalah mitra dagang terbesar Cina, dan Eropa tentu saja sangat berkepentingan meningkatkan hubungan ekonomi. Namun Cina tidak hanya mitra, melainkan juga "pesaing" dalam kompetisi sistem politik antara diktatur dan demokrasi. Jika Cina berhasil mempromosikan sistem politiknya dengan sistem partai tunggal, itu secara langsung akan mencoreng citra demokrasi yang dipromosikan Uni Eropa.
Itu sebabnya Partai Hijau menuntut agar kebijakan Uni Eropa juga berorientasi kepada nilai-nilai demokrasi, tidak hanya pada peningkatan hubungan bisnis. Artinya, masalah hak asasi manusia seperti kamp tahanan Uighur di Xinjiang dan tindakan represif Beijing terhadap Hong Kong dengan pemberlakuan UU keamanan Nasional harus dibahas.
Politisi veteran Partai Hijau Jürgen Trittin mengatakan, menyebut Cina sebagai "mitra strategis" adalah gagasan yang "naif" dan hanya berdasarkan pada asumsi bahwa "pertumbuhan(otomatis) akan mengarah pada demokrasi."
Trittin menegaskan, ekonomi Cina telah tumbuh bersamaan dengan "makin kurangnya kebebasan dan makin ketatnya pengawasan total, sementara Cina menganggap ini adalah model bagi dunia." Dia menyerukan agar pelanggaran hak asasi manusia di Cina harus memiliki konsekuensi dalam hubungan ekonomi.
Mendefinisikan ulang politik terhadap Cina
Gyde Jensen dari Liberaldemokrat FDP yang biasanya ramah bisnis juga menekankan, pemerintah Jerman harus sepenuhnya mendefinisikan kembali kebijakan Cina-nya yang "usang dan ketinggalan zaman", karena masalah hak asasi manusia.
Dia memuji seruan langsung Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas pekan lalu kepada Cina agar mencabut UU Keamanan Nasional di Hong Kong sebagai "langkah ke arah yang benar".
"Mari tetap berpegang pada kondisi ini," kata Gyde Jensen.
Niels Annen dari SPD menambahkan: "Kami juga ingin Cina menjadi mitra sejajar, tetapi ini menjadi jauh lebih sulit sejak Xi Jinping."
Dalam pernyataan yang dirilis menjelang debat parlemen, pemerintah Jerman menyatakan harapannya bahwa Cina akan turut "memikul tanggung jawab internasional sesuai dengan bobot ekonomi dan politiknya" dalam sebuah "tatanan berbasis hukum.
(hp/vlz)
Ikuti Whatsapp Channel Republika
