REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari mengaku tidak heran dengan absennya PDIP di sejumlah daerah pada pilkada 2020 ini. Ia berpendapat PDIP absen di daerah-daerah dengan basis sosial yang berbeda dengan ideologi partai.
Dari 14 daerah, enam daerah di antaranya berada di Provinsi Sumatra Barat. Perbedaan antara basis sosial di Sumatera Barat dan ideologi partai yang diusung PDIP menyebabkan pemilih PDIP di Sumatra Barat sedikit.
"Sumatra Barat itu memang bukan basis PDIP, orientasi religius masyarakat di Sumatra Barat itu adalah islam modernis atau Muhammadiyah. Itu jauh posisi psikologisnya dengan basis PDIP yang kalau menggunakan terminologi antropologi itu disebut sebagai non santri atau abangan," kata Qodari kepada Republika, Kamis (10/9).
Hal serupa juga terjadi di daerah lain seperti Bone Bolango dan Pohuwato, Provinsi Gorontalo. "Gorontalo itu juga orientasinya adalah santri, sementara sekali lagi PDIP adalah abangan atau non santri jadi nggak kompatibel antara ideologi partai antara partai dengan basis sosialnya," ujarnya.
Namun, Qodari mengatakan, hal yang unik ketika PDIP juga absen di dua daerah di Papua seperti Yahukimo dan Pegunungan Bintang. Padahal dari sisi basis sosial, masyarakat Papua didominasi oleh agama Kristen, sementara PDIP merupakan fusi dari partai nasionalis dan partai kristen.
"Maka seharusnya dapat dukungan juga, cuma ini wilayah pegunungan jadi di sini politik dan pemilu itu berjalan dengan logika yang agak berbeda. Di sini peran-peran tokoh adat kepala suku sangat kuat sangat dominan. Mungkin kepala sukunya orientasinya tidak kepada PDIP," jelasnya.
Qodari menambahkan, meskipun berstatus partai pemenang pemilu 2019, PDIP belum tentu menang di tingkat provinsi atau kabupaten/kota. "Jadi PDIP kuat sekali di Jawa Tengah, kuat di Jawa Timur, tapi PDIP nggak pernah menjadi pemenang pemilu di Sumbar, di Aceh, di daerah-daerah yang notabene basis sosialnya berbeda dengan ideologi partainya," kata dia.
Sebelumnya, PDIP absen di 14 daerah pada pilkada 2020 kali ini. Menurut catatan KPU, PDIP mengusung delapan pasangan calon (paslon) pemilihan gubernur (pilgub), 214 paslon pemilihan bupati (pilbup), dan 34 paslon pemilihan wali kota (pilwakot).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
