REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Seorang pembocor informasi rahasia atau whistleblower mengungkapkan upaya Gedung Putih menutupi intervensi Rusia dalam pemilihan presiden 2020. Langkah itu diungkapkan dalam surat keluhan ke Pelaksana Tugas Menteri Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat (AS) Chad Wolf.
Wolf meminta seorang pejabat Departemen Keamanan Dalam Negeri untuk berhenti memberikan penilaian mengenai ancaman intervensi Rusia dalam pemilihan presiden 3 November mendatang. Wolf juga dikabarkan meremehkan aktivitas kelompok rasis supremasi kulit putih.
Surat keluhan tersebut ditulis oleh mantan wakil menteri Keamanan Dalam Negeri bidang intelijen, Brian Murphy. Ia menulis pada pertengahan bulan Mei lalu Wolf memintanya mulai memberikan laporan mengenai ancaman intervensi dari China dan Iran serta menyoroti keterlibatan sayap kiri dalam kerusuhan di dalam negeri.
Murphy mengatakan Wolf memberitahunya instruksi itu berasal dari penasihat keamanan nasional Gedung Putih Robert O’Brien. Gedung Putih dan Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) membantah klaim Murphy.
"Duta Besar O'Brien tidak pernah mendikte fokus Komunitas Intelijen mengenai ancaman terhadap integritas pemilu kami atau topik lain; setiap pernyataan yang bertolak belakang yang datang dari mantan karyawan, yang tidak pernah bertemu atau mendengarnya, adalah palsu dan fitnah," kata juru bicara Gedung Putih Sarah Matthews, Kamis (10/9).
DHS juga membantah klaim-klaim tersebut. "Dengan tegas kami membantah klaim-klaim yang disampaikan Pak Murphy," kata juru bicara Departemen Keamanan Dalam Negeri AS Alexei Woltornist.
Asesmen intelijen AS mengenai operasi Rusia mempengaruhi hasil pemilihan umum 2016 telah membayangi masa jabatan Donald Trump. Presiden AS itu menyebut laporan-laporan mengenai intervensi Rusia sebagai hoaks.
Trump kerap mengungkapkan kekagumannya pada Presiden Rusia Vladimir Putin yang membantah ikut campur dalam pemilihan umum AS. Sementara, pemerintah AS mengatakan Rusia, China, dan Iran berusaha mempengaruhi hasil pemilihan presiden tahun ini.
Dalam keluhannya, Murphy mengatakan ia menolak menjalani perintah Wolf sebab 'akan membawa negara ke dalam bahaya yang spesifik dan subtansial'. Ia menambahkan dalam kesempatan kedua bulan Juni lalu Wofl memberitahunya notifikasi intelijen mengenai Rusia menyebarkan informasi palsu harus 'ditahan' karena membuat citra presiden menjadi jelek.
"(Murphy) yang keberatan, mengatakan tidak pantas menahan pemeriksaan produk intelijen dengan alasan memalukan secara politik, merespon hal itu, Pak Wolf mengambil langkah tidak mengikutsertakan Pak Murphy dalam rapat yang membahas subjek ini selanjutnya," tulis keluhan Murphy.
Keluhan Murphy itu diajukan ke Kantor Inspektorat Jenderal DHS AS pada Selasa (8/9) lalu. Komite intelijen House of Representative AS merilisnya pada Rabu (9/9).
Keluhan itu juga mengungkapkan pelanggaran norma yang dilakukan pemerintahan Trump lainnya. Murphy mengatakan petinggi DHS memintanya untuk memastikan asesmen intelijen yang ia berikan untuk mantan menteri keamanan dalam negeri Kirsten Nielsen mendukung klaim pemerintah Trump yakni sebagian besar terduga teroris masuk ke AS melalui Meksiko.
Murphy mengaku ia menolak untuk menyensor atau memanipulasi asesmen intelijen. Sebab, ia yakin hal itu akan membuat 'administrasi program intelijen menjadi tidak tepat'.
Ia mengatakan sudah memperingatkan salah satu pejabat langkah itu dapat membuat mereka didakwa atas tindak pidana. Murphy mengatakan Wolf dan petinggi DHS Ken Cuccinelli memintanya menahan dua asesmen ancaman dalam negeri.
Pertama ancaman dari supremasi kulit dan pengaruh Rusia. Murphy mengatakan Cuccinelli memintanya memodifikasi bagian ancaman dari supremasi kulit putih.
"Dengan cara yang membuat ancaman mereka tidak terlalu buruk, serta memasukan informasi yang menonjolkan kekerasan dari kelompok 'sayap-kiri'," tulis Murphy dalam keluhannya.
Murphy kembali mengaku ia menolak permintaan tersebut. Ia mengatakan telah memberitahu Cuccinelli tindakan tersebut artinya menyensor informasi intelijen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
