Tuesday, 6 Syawwal 1442 / 18 May 2021

Tuesday, 6 Syawwal 1442 / 18 May 2021

9 Anggota DPRD Sumbar Mundur karena Ikut Pilkada

Rabu 09 Sep 2020 19:30 WIB

Rep: Febrian Fachri / Red: Ratna Puspita

Ilustrasi Calon. Sembilan orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat yang mengajukan pemunduran diri karena alasan maju untuk kontestasi Pilkada serentak 2020.

Ilustrasi Calon. Sembilan orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat yang mengajukan pemunduran diri karena alasan maju untuk kontestasi Pilkada serentak 2020.

Foto: Republika/Mardiah
DPRD Sumbar menanti keputusan dari KPU Sumbar untuk menetapkan PAW.

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Sembilan orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat yang mengajukan pemunduran diri karena alasan maju untuk kontestasi Pilkada serentak 2020. Ketua DPRD Sumbar Supardi menyebut surat pengajuan pengunduran diri mereka sudah masuk. 

Saat ini, DPRD Sumbar menanti keputusan dari KPU Sumbar untuk menetapkan pergantian antar-waktu (PAW). "KPU mengusulkan nama calon legislatif ke DPRD sesuai nomor urut. Dengan melampirkan berita acara perolehan suara dari partai dan dapil yang sama," kata Supardi, Rabu (9/9).

Sembilan anggota DPRD Sumbar yang mengajukan pemunduran diri demi ikut Pilkada, yakni Darman Sahladi dari Fraksi Demokrat yang maju untuk Pilkada Kabupaten Lima Puluh Kota, Benny Utama dan Sabar AS untuk Pilkada Pasaman, Hamdanus dari Fraksi PKS untuk Pilkada Pesisir Selatan, anggota Fraksi Golkar Zafaruddin maju untuk Pilkada Kabupaten Lima Puluh Kota. 

Baca Juga

Lalu, anggota Fraksi Partai Gerindra Tri Suryadi maju sebagai calon bupati Padang Pariaman, Andri Warman dari Fraksi PAN yang maju sebagai calon Bupati Agam, Yosrizal dari Fraksi PAN yang maju sebagai calon wakil bupati Dharmasraya, dan Khairunnas dari Fraksi Golkar yang akan maju untuk calon Bupati Agam.

Sekretaris DPRD Sumbar Raflis mengatakan sembilan anggota yang telah menyerahkan surat pengunduran diri itu dan tanda terimanya langsung diberikan oleh Sekretariat DPRD. Sementara itu untuk proses PAW di DPRD Sumbar, akan menunggu SK penetapan dari KPU dan setelah keluar SK dari KPU baru berhenti secara regulasi.

"Kita tunggu dari KPU," ujar Raflis. 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA