REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penanganan pandemi Covid-19 di kawasan bermobilitas tinggi seperti Jabodetabek, disarankan agar dilakukan dengan satu satuan tugas (satgas) sendiri. Ketua Umum Gerakan Pakai Masker (GPM) Sigit Pramono menilai, penanganan pandemi yang saat ini dibatasi oleh batas wilayah pemerintahan, tidak efektif untuk diterapkan di kawasan bermobilitas tinggi.
"Usulan kepada Satgas, dibuat pendekatan kota raya atau misalnya satgas Jakarta Raya. Karena DKI tidak bisa menangani sendiri, dengan banyaknya commuter dari Jabar dan Banten," ujar Sigit dalam diskusi 'Jaga Indonesia dengan Masker: Teknologi Masker Baru untuk Melawan Covid-19, Rabu (9/9).
Menurutnya, untuk menangani virus yang tidak mengenal batas imajiner wilayah pemerintahan, sudah seharusnya cara penanganannya difokuskan pada mobilitas masyarakat.
Data terakhir pada 2019 menyebutkan bahwa jumlah penduduk DKI Jakarta adalah 32,7 juta dengan commuter dari Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi sebanyak 3,2 juta orang. Meskipun ada Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan working from home (WFH), jumlah commuter yang masih beraktivitas masih cukup berisiko untuk menyebarkan virus.
Adanya Satgas yang fokus pada kawasan ini, dinilai dapat membantu penanganan pandemi agar lebih efektif. "Nanti mereka (satgas Jabodetabek) fokus 3T: testing, tracing, treatment. Pemerintah bisa fokus mengonsolidasi tim medisnya sampai puskesmas, kami (GPM) bantu masuk ke kegiatan kampanye-kampanye ini," tutur Sigit.
Jika pemerintah berhasil menangani pandemi lebih baik, kata Sigit, maka akan berdampak pada ekonomi yang lebih baik. Saat ini Indonesia masih dalam urutan 70an di daftar 100 negara dalam penanganan pandemi. Penanganan yang baik, akan meningkatkan peringkat ini dan menjadikan Indonesia negara yang aman untuk kembali dikunjungi wisatawan.
"Kalau tidak melakukan pembenahan ini, nanti jadi terseok-seok penanganan pandemi ini," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Juru Bicara Pemerintah dalam Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito menjelaskan, saat ini Gugus Tugas telah terbagi menjadi nasional, provinsi, kabupaten dan kota.
Menurutnya, pembagian Gugus Tugas ini telah terstruktur, hingga 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, sehingga sosialisasi telah terstruktur dari pusat sampai daerah.
Wiku meyakini, meskipun Indonesia berpenduduk padat, namun batas-batas kepulauan seharusnya lebih mudah membatasi mobilitas. "Jika masyarakat lebih patuh menggunakan masker, maka penanganan akan lebih mudah," kata Wiku.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
