REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Realisasi serapan belanja Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi dalam APBD 2020 hingga triwulan ketiga baru mencapai 44,50 persen atau Rp 2,3 triliun. Jumlah itu terdiri belanja langsung sebesar Rp 1 triliun (35,77 persen) dan belanja tidak langsung sebesar Rp 1,3 triliun (54,79 persen).
Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kota Bekasi, Amsiyah, menuturkan, minimnya serapan anggaran terjadi karena adanya refokusing untuk penanganan Covid-19.
Amsiyah menuturkan, anggaran belanja paling tinggi yang terserap ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yakni sebesar 67,42 persen. Sedangkan paling rendah di Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) yang baru 20,1 persen.
Dia menyebut, minimnya belanja Disperkimtan disebabkan oleh banyaknya proyek infrastruktur yang baru dapat terealisasi pada triwulan III dan IV. “Banyakan dia infrastruktur, biasanya triwulan tiga triwulan empat, belum selesai jadi belum,” terangnya kepada wartawan, Senin (7/9).
Adapun target total belanja Pemkot Bekasi dalam APBD 2020 dipatok sebesar Rp 5,2 triliun. Saat ini, BPKAD terus memperketat pencairan anggaran karena adanya refokusing untuk menyeimbangkan kondisi fiskal daerah. “Sebagian besar kita utamakan untuk itu (Covid-19), yang memang urgent dan penting seperti gaji itu kan penting, itu yang kita utamakan,” jelas Amsiyah.
Kepala Disperkimtan Kota Bekasi, Jumhana Luthfi, menjelaskan, minimnya serapan anggaran terjadi karena ada beberapa kegiatan yang tidak jalan karena Covid-19. Proyek infrastruktur banyak yang kena refokusing anggaran. Namun, kata Luthfi, proyek konstruksi yang saat ini masih berjalan salah satunya adalah pembangunan puskesmas. “(Yang masih berjalan) untuk pembangunan puskesmas.”
Luthfi mengatakan, target serapan anggaran dinasnya akan disesuaikan sehingga dia optimis sisa anggarannya akan terserap maksimal di akhir tahun nanti. “Setelah ada penyesuaian daripada target kinerja dengan realisasi bisa naik itu,” jelas Luthfi.
Ketua DPRD Kota Bekasi, Choiruman J Putro, menyebut, akibat adanya Covid-19, APBD 2020 Kota Bekasi fokus kepada tiga hal, di antaranya ke bidang kesehatan, jaring pengaman sosial dan juga UMKM. “Harus diketahui ekonomi dalam konteksnya akan terus rapuh dia apalagi kesehatannya. Sementara kesehatannya yang belum tertangani, terdampak ke sini, ini tertangani terus memulihkan ekonomi juga semakin bagus,” ujarnya.
Adapun, pendapatan daerah Kota Bekasi tahun anggaran 2020 baru terealisasi sebesar 55,02 persen atau Rp 2, 883 triliun per 28 Agustus 2020. Angka tersebut didapat dari sumber pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain yang sah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
