REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAYA -- Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya mengaku sudah menerima permohonan penyediaan lahan dari Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas II B Tasikmalaya untuk relokasi. Namun, hingga saat ini belum ada kejelasan lahan yang dapat digunakan sebagai tempat relokasi.
Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya, Ivan Dicksan mengatakan, Wali Kota Tasikmalalaya sudah memerintahkan jajarannya untuk mencari lahan alternatif yang bisa dijadikan tempat relokasi lapas. Sebab, lahan tempat Lapas Tasikmalaya saat ini sudah tak bisa lagi diperluas lantaran berada di kawasan keramaian.
"Kita masih mencari lahan eks carik desa yang sekarang menjadi akses Pemkot, di lokasi yang strategis. Karena untuk lapas itu kan lokasinya tak boleh terlalu jauh dari Polres, akses jalan, dsn sebagainya," kata dia kepada Republika, Selasa (8/9).
Menurut dia, lahan eks carik desa itu tak berada di satu lokasi. Karena itu, harus dilakukan pendataan terlebih dahulu. Sebab, kebutuhan lahan untuk relokasi lapas itu mencapai 3 hektare.
Kendati demikian, Ivan menambahkan, persoalan relokasi lahan itu sudah menjadi perhatian Pemkot Tasikmalaya. Ia menegaskan, Pemkot Tasikmalaya akan berusaha menyediakan lahan untuk relokasi Lapas Tasikmalaya. Sementara untuk pembanunannya akan diserahkan kembali ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Sebelumnya, Kepala Lapas Kelas II B Tasikmalaya, Sulardi mengatakan, kapasitas bangunan lapasnya yang ada sekarang idealnya hanya diisi oleh 88 narapidana. Namun kenyataannya, terdapat 302 narapidana yang saat ini ditampung di Lapas Tasikmalaya.
"Jumlah itu sudah dikurangi yang mendapat asimilasi. Tahun ini kita berikan asimilasi kepada sekitar 150 narapidana. Kalau tidak, bisa sampai 400 orang yang masih di sini," kata dia, Selasa (8/9).
Menurut dia, lahan ideal untuk lapas itu seharusnya sekira 3 hektare. Namun, kenyataannya lahan ideal itu belum juga dimiliki Lapas Tasikmalaya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
