REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta aparat penegak hukum agar menindak tegas penggunaan politik identitas dan politik SARA dalam penyelenggaraan pilkada serentak 2020. Politik identitas dan SARA, kata dia, harus dicegah karena dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.
Hal ini disampaikannya saat membuka rapat terbatas lanjutan pembahasan persiapan pelaksanaan pilkada serentak di Istana Merdeka, Selasa (8/9).
“Kita juga tidak membiarkan, jangan membiarkan penggunaan bahasa-bahasa, penggunaan narasi, penggunaan simbol-simbol yang membahayakan persatuan dan kesatuan masyarakat. Harus ada ketegasan jangan sampai menggunakan politik-politik identitas, politik SARA,” tegas Jokowi.
Lebih lanjut, Presiden juga mendorong agar masyarakat mempelajari rekam jejak para calon sehingga daerah bisa mendapatkan pemimpin yang terbaik. Para pasangan calon pun juga dimintanya agar saling beradu program, gagasan, dan kemampuan untuk merebut kursi pemimpin daerah.
Selain itu, Jokowi meminta penyelenggara pilkada serentak bekerja keras agar dapat menghasilkan proses pilkada yang berkualitas, netral, profesional, dan transparan.
“Penyelenggaraan pilkada berperan besar untuk menjaga kualitas demokrasi kita, sekaligus menjaga stabilitas politik di daerah serta penerimaan masyarakat terhadap hasil-hasil pilkada yang kita lakukan,” ujar Jokowi.
Ia berharap agar penyelenggaraan pilkada dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat ini juga didukung oleh para tokoh agama, tokoh adat, dan juga tokoh masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
