REPUBLIKA.CO.ID, JEMBER -- Sejumlah partai politik (Parpol) membantah adanya mahar politik dalam rekomendasi pencalonan untuk Pilkada Kabupaten Jember. Hal itu disampaikan menanggapi pernyataan Bupati Jember Faida yang menyebut rekomendasi parpol membutuhkan dana miliaran rupiah.
Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan (PDIP) Jember, Tabroni mengatakan partainya tidak pernah meminta mahar politik atau uang saat rekomendasi pilkada. Ia menegaskan, uang miliaran rupiah untuk mendapatkan rekomendasi pencalonan dari partai politik itu tidak benar.
"Itu kebohongan publik karena pada Pilkada Tahun 2015, PDI Perjuangan mengeluarkan rekomendasi kepada pasangan Faida-Abdul Muqit Arief tanpa ada mahar satu rupiah pun," tegasnya, Senin (7/9).
Saat Pilkada 2015, Tabroni menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Jember yang juga merangkap sebagai Ketua Tim Pemenangan Faida - Abdul Muqit Arief. Faida-Muqit didukung oleh PDI Perjuangan, NasDem, Hanura, dan PAN.
"DPP PDI Perjuangan justru membantu pembiayaan untuk pemenangan Pilkada Jember dan sumbangan juga berasal dari para kader partai yang berada di Jember dan kabupaten lainnya," ucapnya.
Hal senada juga disampaikan Ketua DPD Partai Nasdem Jember Marzuki Abdul Ghofur yang menyampaikan bahwa tidak ada mahar politik dalam rekomendasi pencalonan dalam Pilkada Jember. "Tidak ada mahar politik pada pilkada saat ini atau lima tahun lalu. Bahkan Faida yang dulu didukung oleh Partai Nasdem menyampaikan tidak ada mahar politik dalam mendapatkan rekomendasi Partai Nasdem," ujarnya.
Sekretaris DPC PKB Jember Ayub Junaidi menyayangkan pernyataan Faida yang menyebutkan rekomendasi parpol membutuhkan uang miliaran rupiah seakan menabuh genderang perang dengan parpol karena yang bersangkutan maju melalui jalur perseorangan dalam Pilkada Jember 2020. "Faida didukung oleh parpol saat Pilkada 2015, namun kini malah menjelekkan partai saat maju melalui jalur perseorangan," katanya menegaskan.
Dikonfirmasi terpisah, Bupati Jember Faida mengatakan pernyataannya dalam webinar beberapa pekan lalu terkait rekomendasi miliaran rupiah dalam pilkada bukan untuk menyinggung partai politik.
"Saya menyampaikan itu tidak untuk menyinggung siapa-siapa, tapi sebagai pengalaman pribadi. Itu murni pandangan saya, namun orang lain boleh menyetujui dan boleh mengkritisi," kilahnya.
Sebelumnya Bupati Faida saat menjadi pembicara dalam kegiatan webinar yang digelar lembaga riset sosial politik Cakra Wikara Indonesia pada 25 Agustus 2020 menyampaikan bahwa dalam pilkada itu mencari rekomendasi saja perlu uang bermiliar-miliar, sementara gaji bupati rata-rata Rp6 juta.
"Dengan biaya puluhan miliar, saya pastikan sulit untuk menjadi pemimpin yang tegak lurus, apabila mengawali pencalonan pilkada dengan cara yang kurang hormat, membeli kesempatan, membayar kepercayaan maka itu bukan awalan yang baik," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
