Monday, 23 Zulhijjah 1442 / 02 August 2021

Monday, 23 Zulhijjah 1442 / 02 August 2021

Atep Harap Polemik Pernyataan Puan tak Berdampak ke Bandung

Senin 07 Sep 2020 21:21 WIB

Rep: Rizkyan Adiyudha/ Red: Andri Saubani

Bakal calon Bupati Bandung Yena Masoem bersama bakal calon Wakil Bupati Atep Rizal tiba untuk menyerahkan berkas pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati di Kantor KPU Kabupaten Bandung, Soreang, Kabupaten Bandung, Jumat (4/9). Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung mulai membuka pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Pilkada Serentak 2020 hingga 6 September 2020. Foto: Abdan Syakura/Republika

Bakal calon Bupati Bandung Yena Masoem bersama bakal calon Wakil Bupati Atep Rizal tiba untuk menyerahkan berkas pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati di Kantor KPU Kabupaten Bandung, Soreang, Kabupaten Bandung, Jumat (4/9). Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung mulai membuka pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Pilkada Serentak 2020 hingga 6 September 2020. Foto: Abdan Syakura/Republika

Foto: ABDAN SYAKURA/REPUBLIKA
Atep tak terlalu khawatirkan dampak polemik pernyataan Puan soal Sumbar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon wakil Bupati Kabupaten Bandung Atep mengaku tidak terlalu mengkhawatirkan dampak dari pernyataan ketua DPP PDIP bidang Politik dan Keamanan Puan Maharani terkait Sumatera Barat (Sumbar). Calon yang diusung partai berlogo kepala banteng moncong putih ini mengaku hanya fokus pada pemenangan Pilkada serentak.

"Yang terpenting saya dengan bu Yena dan tim akan fokus saja pada pemenangan," kata Atep saat dihubungi Republika di Jakarta, Senin (7/9).

Meski demikian, dia berharap sentimen yang diterima PDIP akibat pernyataan terkait Sumbar itu tidak berdampak hingga ke Kabupaten Bandung. Dia mengungkapkan, bahwa hingga saat ini masyarakat masih menerima PDIP serta calon mereka dengan baik.

"Alhamdulilah di Kabupaten Bandung belum (ada sentimen) dan mudah-mudahan tidak. Artinya masyarakat masih menerima kami dengan baik," katanya.

Sebelumnya, saat mengumumkan rekomendasi calon kepala daerah Sumbar, Puan berharap agar provinsi tersebut mendukung negara Pancasila. Kendati, Puan tidak menjelaskan lebih lanjut maksud pernyataannya itu. Adapun dalam Pilkada Sumbar, PDIP mendukung pasangan Mulyadi-Ali Mugni.

"Untuk Provinsi Sumatera Barat rekomendasi diberikan kepada Mulyadi dan Ali Mukhni. Semoga Sumatera Barat bisa menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila," katanya.



Pengamat Politik Universitas Al Azhar Ujang Komarudin menyebut bahwa PDIP berpotensi kehilangan kursi jika terus melakukan blunder. Menurutnya, partai besutan Megawati Soekarnoputri ini harus lebih hati-hati lagi agar tidak kehilangan suara di Sumbar.

"Jika blunder terus bisa tak dapat kursi di Sumbar (Saat ini dapat 3 kursi di DPRD Sumbar). Bisa menjadi lampu merah bagi PDIP," kata Ujang.

Dia mengatakan, jika pernyataan Puan tersebut menggelinding terus maka PDIP bisa kerepotan dalam pemilu ke depan. Menurutnya, solusi dari perkara tersebut adalah dengan permintaan maaf dan melakukan pendekatan secara keagamaan dan lain sebagainya.

Ujang mengatakan, isu yang saat ini hangat terkait Sumbar juga merupakan isu nasional. Dia menjelaskan, artinya peristiwa soal Sumbar bakal menjadi peringatan bagi partai berlogo kepala banteng moncong putih itu di Pilpres dan Pileg 2024 mendatang.

"Karena yang disinggung soal Pancasila. Bukan hanya warning di Pilkada saat ini saja tapi warning untuk Pileg dan Pilpres mendatang," katanya.

Baca Juga

photo
Kontroversi Pilkada di tengah pandemi Covid-19. - (Berbagai sumber/Republika)

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA