REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO— Perseteruan yang sedang berlangsung antara pihak berwenang Mesir dan Ikhwanul Muslimin memasuki tahap baru sejak 28 Agustus lalu, ketika Kementerian Dalam Negeri mengumumkan penangkapan pejabat Ikhwanul Muslimin yang saat itu diklaim sebagai pemimpin sementara organisasi internasional itu.
Ezzat saat itu ditangkap di sebuah apartemen di pinggiran kota Kairo. Penangkapan itu disebut sebagai tangkapan yang berharga dan akhir dari otoritas Ikhwanul Muslimin di Mesir.
Saat penangkapannya, Kementerian Dalam Negeri mengungkapkan peran Ezzat dalam aksi teror Ikhwanul Muslimin, antara lain aksi pengintaian dan sabotase, hingga kasus pembunuhan Jaksa Agung Hisham Barakat pada 2015 silam dan begitu pula Asisten Jaksa Agung Zakaria Abdel Aziz.
Kementerian mengatakan, Ezzat juga bertanggung jawab untuk mengelola dana organisasi, mendukung dan mendanai organisasi internasional yang mencurigakan dan menggunakannya untuk menyinggung negara dan memberikan tekanan padanya.
Meski begitu, nyatanya penangkapan Ezzat tidak menghentikan aksi Ikhwanul Muslimin. Justru pada 29 Agustus lalu, mereka mengumumkan akan terus melanjutkan misi mereka, apapun konsekuensinya.
Beberapa hari sebelumnya, Ibrahim Munir, deputi umum Ikhwanul Muslimin melancarkan serangan sengit terhadap Mesir dan menyebut bahwa peran rezim telah berakhir, dan menekankan penolakan mutlak organisasi untuk membuat kesepakatan apa pun untuk didamaikan dengan pemerintah.
Mohammed Habib, mantan deputi umum Ikhwanul Muslimin, mengatakan kepada Al-Monitor bahwa Ezzat telah menjadi penopang Ikhwanul Muslimin sejak peristiwa besar 2013 silam, saat penangkapan pimpinan umum Mohammed Badie pada Agustus 2013. Pada 23 September 2013, Pengadilan Kairo memutuskan untuk melarang aktivitas organisasi, menyita kantor pusatnya, dan membekukan dananya.
Habib mengatakan bahwa setelah penangkapan Badie, dan segala pelumpuhan yang dilakukan pemerintah Mesir terhadap Ikhwanul Muslimin, Ezzat muncul dan mengambil tanggung jawab atas kegiatan dan pembiayaan organisasi, serta negosiasi dengan rezim. Dia juga menegaskan, bahwa penangkapan Ezzat tidak serta merta akan mematikan Ikhwanul Muslimin, atau memungkinkan terjadinya rekonsiliasi dengan negara dalam waktu dekat.
“Tidak ada keraguan bahwa berbagai upaya rekonsiliasi antara organisasi dan rezim telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir, tetapi Ezzat selalu menolak untuk memberikan konsesi apa pun dan bersikeras untuk menjatuhkan rezim saat ini," ujar Habib yang dikutip di Al-Monitor, Senin (7/9).
"Namun baru-baru ini, kami menanggapi upaya [terbaru] Presiden Turki Recep Erdogan untuk mengadili Mesir dalam perjuangan memperebutkan Mediterania dengan mencoba memobilisasi oposisi untuk menghadapi rezim Mesir," sambungnya.
Pada 14 Agustus, Erdogan mengungkapkan keterkejutannya atas posisi Mesir yang mendukung Yunani dalam krisis Mediterania timur, dengan mengatakan, “Saya mengalami kesulitan dalam memahami Mesir. Kedudukan orang Mesir dan Turki terhadap satu sama lain tidak sama dengan solidaritas rakyat Mesir dengan rakyat Yunani, karena peradaban dan prinsip kita lebih dekat satu sama lain daripada dengan Yunani, dan pemerintah Mesir harus memahami itu.”
Sebagai tanggapan, pada 15 Agustus, Ikhwanul Muslimin mengumumkan dukungannya untuk seruan untuk menyatukan semua entitas politik oposisi di luar negeri, mengingat bahwa jika seruan ini berhasil, revolusi Mesir akan menemukan jalannya sekali lagi dengan pengaruh yang lebih besar dan lebih meluas di dalam dan luar negeri.
Habib yakin penangkapan Ezzat menempatkan organisasi tersebut dalam teka-teki dalam hal siapa yang akan mengambil posisi sebagai pimpinan, terutama karena sebagian besar pemimpinnya di Mesir berada di penjara, seperti Badie dan wakilnya Khairat al-Shater, atau bahkan mati, seperti pemimpin terkemuka Essam al-Erian yang meninggal di penjara pada 13 Agustus.
"Yurisprudensi Ikhwanul Muslimin mensyaratkan bahwa siapa pun yang mengambil posisi sebagai pemandu atau pejabat pemimpin harus dari Mesir," kata Habib, mencatat bahwa kemungkinan organisasi akan menggunakan "yurisprudensi kebutuhan" untuk menyelesaikan dilema ini dan menunjuk salah satu pemimpin di luar negeri.
Sementara itu, pada 28 Agustus, anggota parlemen Ahmed Helmy al-Sharif, ketua komite parlemen Partai Kongres dan wakil ketua Koalisi Dukungan Mesir, mengatakan bahwa penangkapan Ezzat adalah akhir dari Ikhwanul Muslimin, mengingat Ezzat adalah orang berpengaruh di balik berbagai aksi teroris dan kriminal yang telah dilakukan organisasi ini dalam beberapa tahun terakhir.
Namun, Maher Farghali, seorang peneliti independen tentang gerakan Islam, mengatakan kepada Al-Monitor bahwa penangkapan akan mempengaruhi dan membingungkan barisan organisasi, itu tidak akan menyebabkan kematian Ikhwanul Muslimin seperti yang mungkin diklaim beberapa orang, mengingat bahwa organisasi tersebut telah menderita banyak pukulan selama dekade terakhir tetapi tetap selamat. Farghali juga meyakini kekuatan Ikhwan akan tetap sama meski tanpa adanya Ezzat.
“Ezzat bukanlah orang biasa dalam Ikhwan. Ia bertanggung jawab atas sektor pendidikan organisasi, pembentukan pemuda dalam jajarannya dan restrukturisasi setelah 30 Juni 2013. Namun, saya berharap kelompok itu akan mempertahankan posisinya, dan melaksanakan agendanya di dalam dan luar negeri dalam upaya untuk memobilisasi melawan rezim, dan saya menekankan bahwa pukulan keamanan ini tidak akan menghilangkannya, seperti yang diklaim oleh beberapa orang," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
