Tuesday, 18 Rajab 1442 / 02 March 2021

Tuesday, 18 Rajab 1442 / 02 March 2021

Komisi II Pertimbangkan Bentuk Satgas Covid-19 untuk Pilkada

Senin 07 Sep 2020 16:49 WIB

Rep: Nawir Arsyad Akbar / Red: Ratna Puspita

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung

Foto: Republika/Mimi Kartika
Pilihan lainnya, KPU harus berkoordinasi dengan polisi dan Satpol PP

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyayangkan adanya mobilisasi massa saat pendaftaran calon kepala daerah. Melihat hal tersebut, Komisi II akan mempertimbangkan pembuatan satuan tugas (Satgas) yang bertugas sebagai penegak protokol Covid-19 di setiap Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).

"Ya mungkin satu alternatif bisa dipikirkan sampai sana, itu yang saya katakan," ujar Doli di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (7/9).

Pilihan lainnya, Komisi II meminta KPUD untuk berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, seperti polisi dan Satpol PP. Hal ini agar kejadian mobilisasi massa seperti ini tak kembali terjadi, khususnya pada masa kampanye.

Baca Juga

"Pilihannya untuk menegak disipilin ini bisa bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Dalam konteks pemda ada Satpol PP atau kita membentuk satker khusus," ujar Doli.

Dalam waktu dekat, Komisi II juga akan memanggil Kementerian Dalam Negeri, KPU, dan Bawaslu untuk meminta penjelasan perihal pendaftaran calon kepala daerah. Ia menilai, penyelenggara Pilkada telah kecolongan dengan adanya mobilisasi massa tersebut.

"Ini saya kira nanti harus menjadi evaluasi total kita untuk persiapan di tahapan berikutnya terutama kampanye," ujar Doli.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan jajarannya terhadap munculnya klaster Covid-19 baru saat proses penyelenggaraan pilkada. Presiden meminta Mendagri dan Bawaslu memberikan peringatan keras terkait ancaman munculnya klaster baru ini.

“Saya minta Pak Mendagri, urusan yang berkaitan dengan klaster pilkada ini betul-betul ditegasi betul, diberikan ketegasan betul. Polri juga berikan ketegasan mengenai ini, aturan main di pilkada karena jelas di PKPU-nya udah jelas sekali. Jadi ketegasan saya kira Mendagri nanti dengan Bawaslu agar betul-betul ini diberikan peringatan keras,” ujar Jokowi. 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA