REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Aboul Gheit mengecam keputusan Serbia memindahkan kedutaan besarnya untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Dia mengatakan keputusan semacam itu batal demi hukum.
Dilaporkan laman kantor berita Palestina WAFA pada Sabtu (5/9), Gheit menyebut langkah yang hendak diambil Serbia bertentangan dengan hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB. Negara-negara telah dilarang memindahkan kedutaan besarnya ke Yerusalem karena kota itu sudah diduduki sejak 1967.
Resolusi 478 tahun 1980 melarang negara mendirikan misi diplomatik di Yerusalem dan menolak tindakan apa pun yang akan mengubah status hukum kota. Aboul Gheit menegaskan Liga Arab telah menganggap Yerusalem sebagai salah satu masalah status terakhir yang akan dinegosiasikan antara Israel dan Palestina.
Menurutnya mengabaikan keputusan internasional dan mendahului hasil negosiasi adalah tindakan yang salah dan ilegal. Hal itu pun menghambat tercapainya perdamaian nyata berdasarkan solusi dua negara pada perbatasan 4 Juni 1967. Sebelumnya Duta Besar Palestina untuk Serbia Mohammed Nabhan telah terlebih dulu mengecam dan memprotes pengumuman rencana pemindahan kedutaan besar Serbia untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Nabhan menegaskan langkah semacam itu merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB. Di sisi lain, keputusan tersebut berbahaya bagi persahabatan Serbia-Palestina. "Tidak ada keraguan bahwa ini akan merusak persahabatan tradisional antara Palestina dan Serbia dan tidak akan mendukung perkembangan ini," ujarnya.
Para pemimpin Serbia dan Kosovo telah melakukan pertemuan serta pembicaraan di Washington. Pembicaraan yang disponsori Amerika Serikat (AS) itu mencapai tonggak bersejarah, yakni kedua negara setuju menormalisasi hubungan ekonomi.
Serbia dan Kosovo pun menandatangani perjanjian terpisah dengan AS. Pada titik ini, Serbia menyatakan komitmen dan kesediaan untuk memindahkan kedutaan besarnya untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Serbia juga setuju membuka kantor komersial di Yerusalem pada September. Sementara Kosovo dan Israel sepakat menormalisasi hubungan serta menjalin hubungan diplomatik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
