REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Beberapa wilayah di Indonesia mulai mengalami kekeringan sejak 10 tahun terakhir. Kondisi yang sebetulnya tidak perlu terjadi, mengingat curah hujan di hampir seluruh wilayah Indonesia termasuk kategori tinggi. Bahkan beberapa wilayah termasuk daerah semi arid (semi kering), seperti sebagian Bali timur, NTT, NTB, dan lembah Palu. Akan tetapi hujan kumulatif tahunannya masih termasuk sedang (700-800 mm/tahun).
Secara temporal, bulan kering juga relatif tidak lama, sekitar 3-4 bulan. Walaupun kondisi daerah semi arid juga berbeda, karena bulan keringnya 6-7 bulan. Sedangkan yang harus diwaspadai adanya peningkatan bencana kekeringan baik sebaran spasialnya, maupun jangka waktunya (temporal).
Semakin bertambah banyak daerah-daerah yang berdasarkan peta indeks kelangkaan air (water scarcity index) masuk kategori stressed, yaitu air yang tersedia hanya mampu memenuhi kebutuhan 1.000-2.000 meter kubik per kapita per tahun dan langka ekstrim (severely scarce) yang hanya mampu memenuhi kebutuhan 1.000-2.000 m3/kapita/tahun, Sementara ambang batas untuk kategori normal adalah 2.000 m3/kapita/tahun.
Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Siti Nurbaya menyatakan kondisi tersebut semakin menurunkan peluang akses ke air bersih, disamping kemampuan dalam menafsirkan berbagai fenomena yang menjadi dasar dalam mengambil tindakan/keputusan.
“Saat ini kita sering melihat adanya fragmentasi program penanganan bencana kekeringan yang dilakukan multisector, padahal vektornya sama, yaitu ketahanan air dan pangan. Tata kelola bentang alam adalah pendekatan yang paling memadai untuk merajut berbagai strategi yang diinisiasi. Pemanfaatan instrumen Geographical Information System (GIS) menjadi kebutuhan agar sinergi program terformulasikan secara accountable, sehingga strategi yang dihasilkan memiliki tingkat akseptabilitas tinggi,“ ujar dia saat memberikan sambutannya dalam pembukaan e-learning berdasarkan rilis yang diterima Republika.co.id.
Untuk itu, ditekankan oleh Menteri Siti Nurbaya, melalui sosialisasi dan pelatihan E-learning diharapkan dapat memberi pemahaman dalam menemu kenali kondisi bentang alam dan potensi yang terjadi, serta proses analisis berbasis spasial dilakukan. Harapannya, diperoleh referensi yang handal (reliable) untuk bertindak dan menentukan strategi penanganan.
“Penyelenggaraan e-learning ini juga menggambarkan metode adaptif dalam diseminasi kebijakan environmental governance menghadapi situasi covid-19 yang saat ini melanda berbagai wilayah negara kita, “ucap Menteri Siti.
Sementara itu dalam laporannya Kepala BP2SDM Helmi Basalamah menyatakan kegiatan sosialisasi diikuti oleh para pemangku kebijakan baik di pusat maupun daerah. Dari kegiatan ini diharapkan mereka dapat memahami kebijakan terkait dengan mitigasi bencana terutama bencana kekeringan dan kelangkaan air, yang dapat diinternalisasi dan diimplementasikan dalam perencanaan pembangunan di daerah.
Ditekankan oleh Helmi kegiatan e-learning ini semakin massif penggunaannya baik untuk peningkatan kapasitas SDM aparatur dan non aparatur/masyarakat. Seluruh aktifitas pembelajaran dilakukan pada LMS (Learning Management System) KLHK. Pada akhir pelatihan peserta dapat mengunduh esertfikat pelatihan. Sehari sebelumnya telah dilaksanakan pelatihan untuk para peserta dan juga para tutor yang akan memangku pembelajaran e-learning telah dilakukan TOT pelatihan selama dua hari (31 Agustus – 1 September 2020).
Khusus untuk kegiatan sosialisasi dan pelatihan Analisis Spatio-Temporal Neraca Air untuk Mitigasi Bencana hari ini terdiri dari 2 (dua) rangkaian, yaitu kegiatan sosialisasi kebijakan Water Balance yang dilanjutkan dengan pembukaan pelatihan dengan metode jarak jauh secara elektronik/E-learning merupakan Kerjasama KLHK (BP2SDM dan Ditjen PDASHL) dengan UGM.
Sosialisasi kebijakan diikuti 765 orang dengan materi sosialisasi diantara Kebijakan RHL dalam Mitigasi Bencana Hidrometeorologi oleh Ir. Hodoyo, MM (Plt. Dirjen PDASHL-KLHK), Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim (Kekeringan) oleh Dr. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc (Dirjen PPI-KLHK), Integrated Landscape Assessment For Hydrology (ILAH), oleh Prof. Soeratman Woro S., M.Sc (UGM), Analisisi Ketersediaan air untuk Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Indonesia, oleh Dr. Pramono Hadi (UGM) yang dimoderatori oleh Dr. Dyah Rahmawati Hizbaron, M.T, M.Sc (UGM).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
