REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo menyayangkan adanya mobilisasi massa dan arak-arakan di hari pertama proses pendaftaran calon kepala daerah pilkada serentak 2020 di beberapa tempat pada Jumat (4/9). Rahmad meminta agar Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) setempat mengavaluasi hal tersebut agar tidak berpotensi menjadi klaster penyebaran Covid-19.
"Saya berharap agar ini dievaluasi, kita serukan kepada calon semuanya kemudian juga para pendukung untuk benar-benar sekali lagi untuk benar-benar melakukan protokol kesehatan dengan ketat," kata Rahmad kepada Republika, Sabtu (5/9).
Menurutnya setiap langkah yang dilakukan calon kepala daerah akan dinilai dan diamati oleh rakyat. Sehingga keteladanan calon kepala daerah dalam menerapkan protokol kesehatan perlu diperhatikan KPUD dalam melakukan evaluasi tersebut.
"Agar melakukan kontrol yang ketat kepada calon kepala daerah untuk benar-benar menerapkan prinsip protokol kesehatan dengan ketat. Tanpa itu akan bisa memunculkan dan dikhawatirkan akan memunculkan klaster baru," ujarnya.
Ia juga mendukung agar kepolisian bisa ikut berperan dalam membantu KPUD dalam rangka memastikan proses tahapan-tahapan pilkada itu dengan menggunakan protokol kesehatan yang tepat.
Kemudian Politikus PDI Perjuangan tersebut juga mengimbau kepada para pendukung calon kepala daerah agar tidak perlu terlalu euforia dalam pilkada serentak di tengah pandami saat ini. Menurutnya para pendukung calon kepala daerah bisa memanfaatkan berbagai media yang ada untuk melihat visi misi calon kepala daerah.
"Sekarang dunia sudah berubah dengan adanya teknologi informasi ini menjadi kita lebih mengetahui apa itu visi misi, debat bisa melalui daring maupun media televisi dan lainnya yang tidak harus mendatangkan massa para pendukungnya," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
