REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat Mulyadi-Ali Mukhni mengembalikan SK dukungan dari PDIP Perjuangan. Sikap Mulyadi-Ali Mukhni mengembaikan SK dukungan PDIP karena dampak pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani ketika membacakan deklarasi terhadap mereka.
Ali Mukhni menjelaskan ia dan Mulyadi tidak jadi menerima dukungan dari partai penguasa sejak 2014 itu karena desakan dari masyarakat Sumbar baik di kampung halaman maupun di perantauan. "Memang banyak tokoh masyarakat Minang yang telpon saya menyampaikan kekecewaan terhadap penyataan mbak Puan," ujar Ali melalui keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Sabtu (5/9).
Dengan demikian, Mulyadi-Ali Mukhni hanya diusung oleh Demokrat dan PAN. "Ya kami sudah sepakati bersama pak Mulyadi, kita kembalikan SK dukungan dari PDIP. Jadi, Mulyadi-Ali Mukhni hanya diusung oleh Demokrat dan PAN. PDIP kami kembalikan lagi,” kata Ali Mukhni.
Koalisi Demokrat dan PAN mengantongi 20 kursi karena masing-masing partai sama-sama punya 10 kursi di DPRD Sumbar.
Jumlah kursi koalisi Demokrat-PAN ini sudah melebihi dari batas minimal kursi DPRD Provinsi Sumbar untuk mengusung pasangan cagub-cawagub, yakni 14 kursi.
Sebelumnya pada Rabu (2/9), PDIP memasukkan nama Mulyadi-Ali Mukhni ke dalam pasangan kepala daerah yang diusung untuk Pilkada Sumbar. Dalam deklarasi, Puan berharap Sumbar mendukung negara Pancasila di bawah kepemipinan Mulyadi-Ali Mukhni.
Para pengamat dan sejumlah tokoh di Sumbar menilai pernyataan Puan telah menyakiti warga Sumbar. Pernyataan Puan menyiratkan anggapan bahwa PDIP menganggap warga Sumbar selama ini tidak mendukung negara Pancasila.
Sebelumnya, pengamat politik dari Universitas Andalas Israr Iskandar mengatakan pernyataan Puan makin mendegradasi citra partai banteng di Sumbar. Bahkan, pernyataan itu dapat mendegradasi pamor pasangan Mulyadi-Ali Mukhni yang didukung PDIP pada Pilkada 2020.
"Walaupun pernyataan itu disampaikan dalam konteks pemberian dukungan PDIP terhadap pasangan Mulyadi-Ali Mukhni dalam Pilgub 2020, namun pernyataan itu terlanjur menjadi Bola Panas yang dapat mendegradasi citra PDIP di kalangan masyarakat Minang sekaligus pamor cagub-cawagubnya sendiri," kata Israr, kepada Republika, Kamis (3/9).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
