Sunday, 16 Rajab 1442 / 28 February 2021

Sunday, 16 Rajab 1442 / 28 February 2021

Pernyataan Puan Bisa Degradasi Pamor Calon PDIP di Sumbar

Kamis 03 Sep 2020 17:24 WIB

Rep: Febrian Fachri / Red: Ratna Puspita

Ketua DPR Puan Maharani berpidato dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2020). Rapat itu berlangsung dalam rangka HUT Ke-75 DPR RI serta penyampaian laporan kinerja tahun sidang 2019-2020.

Ketua DPR Puan Maharani berpidato dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2020). Rapat itu berlangsung dalam rangka HUT Ke-75 DPR RI serta penyampaian laporan kinerja tahun sidang 2019-2020.

Foto: ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Melalui pernyataannya, Puan seolah menilai selama ini Sumbar tak mendukung Pancasila.

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Pengamat politik dari Universitas Andalas Israr Iskandar berpendapat, pernyataan dan harapan Ketua DPR Puan Maharani agar Sumatra Barat (Sumbar) mendukung Pancasila memicu reaksi banyak kalangan, terutama di Sumbar. Ia menilai pernyataan itu makin mendegradasi citra partai banteng di Sumbar. 

Bahkan, menurut Israr, pernyataan itu dapat mendegradasi pamor pasangan Mulyadi-Ali Mukhni yang didukung PDIP untuk pemilihan guberur dan wakil gubernur Sumbar. Sebab, Israr mengatakan, Puan seolah menilai selama ini Sumbar tidak mendukung Pancasila. 

"Walaupun pernyataan itu disampaikan dalam konteks pemberian dukungan PDIP terhadap pasangan Mulyadi-Ali Mukhni dalam Pilgub 2020, namun pernyataan itu telanjur menjadi Bola Panas yang dapat mendegradasi citra PDIP di kalangan masyarakat Minang sekaligus pamor cagub-cawagubnya sendiri," kata Israr kepada Republika, Kamis (3/9). 

Baca Juga

Israr menilai, dukungan PDIP untuk Mulyadi-Ali Mukhni pada Pilgub Sumbar justru dapat menggembosi peluang mereka menjadi pemenang untuk kursi Sumbar 1-Sumbar 2. Ia mengatakan, pernyataan Puan dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyentil warga Sumbar membuat masyarakat Minang kian menjauh dari PDIP dan kandidat-kandidat yang disokong partai Moncong Putih. 

"Ini bahaya untuk pamor pasangan cagub-cawagub yang mereka usung di Sumbar," ucap Israr.

 

PDIP melalui Sekjen Hasto Kristiyanto memang sudah membuat klarifikasi meluruskan pernyataan Puan. Hasto mengatakan, pernyataan Puan tidak hanya ditujukan bagi Sumbar, tetapi daerah lain seperti Jawa Timur, DKI Jakarta, dan lain-lain.

Kendati demikian, ia menambahkan, pernyataan Puan sudah telanjur dimaknai sebagai pernyataan sikap PDIP terhadap Sumbar. Dia mengatakan, Puan seakan meluapkan pandangan petinggi PDIP mengenai provinsi Ranah Minang tersebut. 

Israr mengatakan, persepsi dalam pernyataan Puan maupun Megawati mengenai Sumbar tidak hanya berkaca pada sejarah, tapi juga sebagai efek dari perkembagan politik secara mutakhir. 

Menurut dia, PDIP merasa kecewa karena meraih sedikit suara di Sumbar pada ajang pemilu legislatif 2019 lalu. Selain itu, pasangan capres-cawapres yang diusung PDIP, yakni Joko Widodo-Ma'ruf Amin, kalah telak dari Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019. 

Dari sisi warga Sumbar, lanjut Israr, wilayah ini memang tidak pernah menjadi lumbung suara PDIP. Bahkan sejak era 1950-an ketika Presiden Sukarno masih menjadikan Partai Nasional Indonenesia (PNI) sebagai kendaraan politik.

Kala itu, ia mengatakan, PNI hanya meraih suara 1 persen di Pemilu 1955. Artinya, menurut Israr, paham Sukarnois di Sumbar memang tidak cocok dengan warga Sumbar. 

Selain Puan, Megawati juga menyoroti kesulitan partainya untuk dekat dengan masyarakat Sumbar dalam konteks mencari calon pemimpin bangsa dari wilayah itu. Ia juga bertanya-tanya alasan rakyat di Sumbar belum menyukai PDIP.

"Kalau saya melihat Sumbar itu, saya pikir kenapa ya rakyat di Sumbar itu sepertinya belum menyukai PDI Perjuangan? Meskipun sudah ada beberapa daerah yang mau, meminta, sudah ada katakan kantor DPC-nya, DPD-nya. Tapi kalau untuk mencari pemimpin di daerah tersebut, menurut saya masih akan agak sulit," kata Megawati saat memberi arahan di sela-sela pengumuman calon kepala daerah gelombang V menuju Pilkada Serentak 2020, melalui telekonferensi, di Jakarta, Rabu (2/9). 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA