Tuesday, 18 Rajab 1442 / 02 March 2021

Tuesday, 18 Rajab 1442 / 02 March 2021

Tak Kunjung Ambil Alih Kasus Pinangki, ICW Nilai KPK Lamban

Kamis 03 Sep 2020 02:31 WIB

Rep: Dian Fath Risalah/ Red: Bayu Hermawan

Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana jelaskan

Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana jelaskan

Foto: Republika TV/Havid Al Vizki
ICW menilai KPK lamban mengambil alih kasus Jaksa Pinangki Sirna Malasari.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lamban untuk mengambil alih kasus Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Diketahui, hingga kini lembaga antirasuah masih memilih untuk bersikap 'wait and see' terkait pengambilalihan perkara yang sedang ditangani Kejaksaan Agung (Kejakgung) tersebut. 

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan, sikap lamban KPK lantaran nahkoda lembaga antirasuah yakni Ketua KPK Firli Bahuri memang tidak menginginkan KPK terlibat dalam penanganan kasus tersebut. Ketidakinginan tersebut tampak pada pernyataan Firli beberapa waktu lalu di gedung DPR yang pada dasarnya tidak memberikan pesan apapun kepada publik. 

"Seharusnya, sebagai Ketua KPK, ia bisa  bersikap untuk langsung mengambil alih penanganan perkara di Kejaksaan, dengan atau tanpa persetujuan Jaksa Agung. Bukan justru bersikap normatif seperti itu," ujar Kurnia melalui keterangan tertulisnya, Rabu (2/9).

Baca Juga

Sikap normatif Firli ini dinilainya hanya ingin KPK fokus pada isu pencegahan, tanpa memikirkan aspek penindakan. Padahal, lanjut Kurnia, ada beberapa alasan mengapa KPK harus segera mengambil alih penanganan perkara dugaan korupsi Jaksa Pinangki Sirna Malasari. 

"Pertama, proses penindakan di Kejaksaan Agung berjalan lambat. Kedua, pelaku dugaan tindak pidana korupsi - Pinangki Sirna Malasari - berasal dari aparat penegak hukum. Konteks ini relevan dengan Pasal 11 UU KPK," ujar Kurnia.

Ketiga, sambung Kurnia, suap tersebut dimaksudkan untuk mengurusi fatwa di Mahkamah Agung. Bagian tersebut sangat relevan jika dikaitkan dengan historis pembentukan KPK yang dimandatkan untuk membenahi sektor peradilan dari praktik koruptif. 

Sebelumnya pada Senin (31/8), Firli mengatakan KPK sudah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung (Kejakgung) ihwal kasus Jaksa Pinangki Sirna Malasari dalam pusaran kasus korupsi Djoko Tjandra.  Firli memastikan pihaknya akan mengambil alih kasus Pinangki jika perkara itu tidak selesai di tangan Kejagung. Dia mengatakan KPK akan bekerja mengambil alih kasus Pinangki sesuai dengan aturan 10A UU KPK Nomor 19 Tahun 2019. 

"Dan kasus itu kita lakukan supervisi untuk penanganan selanjutnya. Tetapi kalau memang seandainya tidak selesai, sesuai dengan Pasal 10A, bisa kita ambil. Saya kira itu," ujar Firli 

 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA