Rabu 02 Sep 2020 17:15 WIB

Mantan Wakil Ketua DPR Ini Bela TNI

TNI institusi yang memiliki tingkat kepercayaan publik paling tinggi di mata rakyat.

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Agus Yulianto
Priyo Budi Santoso (PBS)
Foto: Republika TV/Havid Al Vizki
Priyo Budi Santoso (PBS)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengomentari soal kasus penyerangan Markas Polsek Ciracas beberapa waktu lalu. Dirinya mengaku, bingung dengan berbagai tanggapan para elit politik dan DPR yang ramai-ramai menghakimi prajurit TNI sebagai biang kesalahan terhadap insiden tersebut.

"Betul, tindakan para prajurit TNI ini tidak dibenarkan dengan alasan apapun, pelakunya harus dihukum, tapi mestinya para elit politik juga harus lebih bijak dan adil menyikapinya. Tidak hanya menjudge secara berlebihan. Kasihan prajurit-prajurit di lapangan itu dan corp-nya," kata Priyo dalam keterangan tertulisnya kepada Republika, Rabu (2/9).

Dia menuturkan, yang tersisa dari TNI sekarang sejak militer menjauh dari politik adalah kebanggan atas sapta marga, sumpah prajurit, dan jiwa korsa. Dirinya memaparkan, bahkan berdasarkan hasil berbagai survei, TNI menjadi institusi yang memiliki tingkat kepercayaan publik paling tinggi di mata rakyat hingga 94 persen mengalahkan Presiden, KPK, MA, lembaga parlemen dan parpol. 

"Jangan-jangan selama ini ada sesuatu yang salah dan sengaja dilakukan pembiaran. Padahal, masih ada hal-hal krusial tentang peran, tugas, dan fungsi yang belum sepenuhnya tuntas antara TNI-POLRI," ujarnya.

 Ketika masih memimpin DPR, Priyo mengaku, sering membicarakan soal tugas, dan fungsi TNI-Polri dengan Panglima dan Kapolri. Begitu juga soal  ‘peran’ antara TNI dan Polri yang dinilai jauh dari keberimbangan. 

"Polri dinilai punya peran yang sangat moncer sementara TNI semakin nun jauh di sana. Ini PR besar yang belum tuntas dan harus ada 'kemauan politik' untuk menyelesaikannya. Kedua institusi ini harus sinergis," ungkapnya

Dirinya menilai, kunci dari persoalan sinergitas tersebut ada pada Presiden Jokowi. Politikus Partai Berkarya tersebut mengimbau, agar DPR membicarakan terkait hal tersebut dengan Presiden.

"Saya anjurkan agar DPR kembali ajukan hak inisiatif bicarakan hal ini dengan Presiden. Kita harus berani menata kembali dan menyempurnakan segi-segi praktik ketatanegaraan kita," tuturnya. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement