REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mendukung rencana pemerintah memberikan vaksin COVID-19 gratis secara massal menggunakan basis data BPJS Kesehatan.
"Kami tentunya siap mendukung, data kita andal dan terus di 'update', validitasnya juga sangat tinggi. Nanti tinggal apa permintaan pemerintah kami akan sediakan," kata Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cabang Cikarang Nurifansyah di Cikarang, Rabu (2/9).
Pemerintah berencana memberikan vaksin COVID-19 gratis secara massal di awal tahun 2021 dengan menggunakan alokasi anggaran APBN kepada masyarakat berdasarkan data kepesertaan BPJS Kesehatan.
Hal itu disampaikan Ketua Pelaksana Komite COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Erick Thohir dalam rapat dengar pendapat bersama Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Komisi IX DPR di Jakarta pada Kamis (27/8 2020).
Nurifansyah mengaku, tidak kesulitan mendapatkan data terkini kepesertaan mengingat semua data itu ada di dalam database yang biasa digunakan untuk berbagai kepentingan. "Kita tidak kebingungan mencarinya karena kita punya masternya dan big datanya ada di situ," katanya.
Secara nasional jumlah kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kini sudah mencapai lebih dari 240 juta atau hampir 85 persen dari total penduduk Indonesia.
"Mungkin Pak Erick (Erick Thohir) melihat penduduk Indonesia secara data sudah ada dalam database JKN sehingga memudahkan proses pemberian vaksinnya nanti," katanya.
Sementara itu, kepesertaan JKN di Kabupaten Bekasi sendiri mencapai 2.626.281 atau 98,18 persen dari total jumlah penduduk Kabupaten Bekasi dengan perincian 607.405 terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD.
Kemudian, Pekerja Bukan Penerima Upah/Bukan Pekerja (PBPU/BP) sebanyak 445.878 jiwa, 1.055.984 jiwa katagori Pekerja Penerima Upah (PPU), dan 517.014 peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN.
Dia berharap vaksin COVID-19 bisa segera ditemukan dan dimanfaatkan secara aman untuk masyarakat sementara sasaran penerimanya ditentukan pemerintah.
"Semoga kerja sama pemerintah dalam pengadaan vaksin ini segera membuahkan hasil. Untuk sasarannya biar pemerintah yang menentukan, mau itu vaksin gratis bagi peserta BPJS ataupun vaksin mandiri kepada warga mampu," demikian Nurifansyah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
